Publikbicara.com – Praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan tenaga kerja di kawasan industri menjadi sasaran penindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menginstruksikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) dan seluruh kepala kepolisian daerah (Kapolda) untuk menindak tegas pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan dengan meminta sejumlah uang secara ilegal.
Instruksi tersebut disampaikan saat peluncuran program nasional Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) sekaligus uji kompetensi satuan pengamanan (satpam) di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).
Di hadapan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta jajaran Forkopimda Jawa Barat, Suyudi menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap praktik percaloan yang meresahkan para pencari kerja.
“Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku dan calo-calo yang selalu meresahkan masyarakat pencari kerja. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum,” tegas Suyudi.
Kapolri menyoroti praktik percaloan yang tidak hanya terjadi di sekitar kawasan industri, tetapi juga diduga melibatkan oknum internal perusahaan.
Menurutnya, praktik tersebut menjadi persoalan serius karena selain merugikan secara ekonomi, juga menghambat terciptanya iklim investasi yang sehat serta merusak kepastian hukum dalam proses perekrutan tenaga kerja.
Untuk mempersempit ruang gerak para pelaku, Polri menyiapkan sejumlah saluran pengaduan dan pengawasan. Masyarakat yang menemukan dugaan percaloan maupun pungli dalam proses rekrutmen dapat melaporkannya melalui layanan Call Center Polri 110.
Pengawasan juga akan diperkuat melalui jaringan Bhabinkamtibmas di tingkat desa dan kelurahan, serta koordinasi dengan sistem pengamanan internal perusahaan.
Di sisi lain, Suyudi menjelaskan bahwa program Poliran tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, ataupun asosiasi dunia usaha.
Program tersebut diarahkan sebagai wadah kolaborasi lintas sektor untuk mempertemukan pencari kerja dengan lembaga pelatihan dan penyedia penyaluran tenaga kerja yang menjalankan proses secara transparan dan bebas dari pungutan ilegal.
“Kolaborasi ini harus dibangun di atas kepercayaan. Karena itu saya memerintahkan seluruh jajaran untuk memastikan rekrutmen, pelatihan, dan penyaluran kerja bersih dari calo dan pungutan,” pungkasnya.
Melalui program Poliran, Polri menempatkan pemberantasan percaloan dan pungli sebagai bagian dari upaya menciptakan proses perekrutan tenaga kerja yang lebih aman, adil, dan memberikan kesempatan setara bagi masyarakat.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
