Publikbicara.com – Pemerintah mencatat penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional mencapai 87,98 persen dari Lahan Baku Sawah (LBS). Capaian tersebut melampaui target minimal 87 persen yang ditetapkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan mencegah alih fungsi lahan pertanian.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan capaian itu berdasarkan data per 10 November 2026, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Perkembangan Penetapan LP2B di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (11/11/2026).
Menurut Nusron, realisasi tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“LP2B sudah mencapai 87,98 persen. Artinya, kita sudah surplus 0,98 persen dari target nasional minimal 87 persen untuk menunjang ketahanan pangan sehingga nanti bisa kita lindungi sawah barunya,” kata Nusron.
Di balik capaian nasional tersebut, proses penetapan LP2B masih berlangsung di sejumlah daerah. Tercatat 110 kabupaten/kota telah menetapkan Surat Keputusan (SK) LP2B, sedangkan 300 kabupaten/kota telah menyelesaikan verifikasi dan mencapai kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang.
Selain itu, sebanyak 47 kabupaten/kota sedang memproses berita acara kesepakatan dengan empat direktorat jenderal. Dua kabupaten/kota lainnya memproses kesepakatan dengan tiga direktorat jenderal, sementara 11 kabupaten/kota masih menyelesaikan berita acara kesepakatan di tingkat daerah.
Meski target nasional telah terlampaui, Nusron mengakui masih terdapat tiga provinsi yang belum memenuhi ambang batas minimal 87 persen. Ketiganya yakni Riau dengan capaian 76,24 persen, Banten 84,73 persen, dan Papua 78,02 persen.
Nusron menjelaskan, kondisi geografis dan komposisi penggunaan lahan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi capaian di wilayah tersebut. Di Riau, misalnya, penggunaan lahan masih didominasi perkebunan.
Sementara di Banten, capaian agregat provinsi belum mencapai target nasional meskipun Kabupaten Lebak dan Pandeglang telah mendekati angka 95 persen.
“Kami sudah berdiskusi dengan semua pihak, baik gubernur, bupati/wali kota, maupun dinas terkait. Tiga provinsi ini memang sudah tidak bisa di-upgrade,” ujarnya.
Untuk memastikan lahan yang telah ditetapkan benar-benar terlindungi, Kementerian ATR/BPN juga mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan LP2B ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Langkah tersebut didukung Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Melalui Pasal 81, pemerintah daerah dimungkinkan melakukan revisi RTRW secara parsial tanpa harus menunggu siklus revisi lima tahunan, termasuk untuk mengakomodasi penetapan LP2B.
Nusron menegaskan, penetapan LP2B melalui keputusan kepala daerah harus segera ditindaklanjuti dengan memasukkannya ke dalam dokumen tata ruang. Dengan demikian, keberadaan lahan pertanian memiliki landasan perlindungan yang lebih kuat dari ancaman alih fungsi.
“Setelah ada penetapan LP2B dari bupati, segera dimasukkan ke dalam revisi tata ruang supaya tidak ada alih fungsi lagi,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menerima laporan sekaligus menyepakati capaian akhir penetapan LP2B nasional sebesar 87,98 persen.
Selain menyepakati angka capaian, pemerintah juga mendorong penyatuan peta LP2B dengan peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) agar kebijakan perlindungan lahan pertanian memiliki acuan data yang terintegrasi.
“Memang ada tiga provinsi yang masih kurang, tapi kita sepakatkan saja. Selain itu, kita juga sepakat terkait sinkronisasi LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi menjadi satu petanya,” ujar Zulkifli.
Rakortas tersebut turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait.
Dalam pertemuan itu, Nusron didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana dan Plh. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Dwi Budi Martono.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
