Publikbicara.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar tidak berhenti pada pembangunan gerai dan penyediaan fasilitas, tetapi mampu menjalankan aktivitas usaha yang produktif serta memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, saat menyampaikan arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam kegiatan pemantauan operasionalisasi KDKMP di Pakansari, Jumat (16/10).
Menurut Jaro Ade, keberhasilan koperasi harus dilihat dari aktivitas transaksi, ketersediaan barang, kualitas pelayanan, perkembangan usaha, serta kontribusinya terhadap perekonomian masyarakat di desa dan kelurahan.
“KDKMP harus menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang tumbuh dari desa dan kelurahan. Oleh karena itu, dukungan yang diberikan tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik, tetapi harus memastikan koperasi dapat beroperasi, berkembang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Pemantauan tersebut menjadi bagian dari upaya evaluasi terhadap kesiapan operasional dan pengelolaan koperasi. Kondisi gudang, aktivitas perdagangan, pelayanan kepada konsumen, hingga kendala yang dihadapi pengelola menjadi aspek yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja KDKMP secara berkelanjutan.
Jaro Ade menegaskan, pengembangan KDKMP membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah desa dan kelurahan, pengurus koperasi, manajer, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting karena koperasi diharapkan tumbuh sebagai bagian dari ekosistem ekonomi lokal, bukan sekadar unit usaha yang berdiri tanpa keterhubungan dengan potensi wilayahnya.
Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, KDKMP juga didorong berperan sebagai off-taker atau penyerap hasil produksi lokal. Melalui fungsi tersebut, koperasi diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih terjamin bagi petani, peternak, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Produk unggulan desa, seperti hasil pertanian, peternakan, makanan olahan, dan kerajinan, berpeluang dipasarkan melalui kemitraan yang dibangun koperasi. Dengan demikian, keberadaan KDKMP diharapkan dapat menghubungkan produsen lokal dengan pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Namun, untuk menjalankan peran tersebut, koperasi memerlukan tata kelola yang profesional dan akuntabel. Pengurus dan manajer harus memahami pembagian tugas, memastikan pencatatan transaksi berjalan tertib, serta mengelola keuangan secara transparan dan bertanggung jawab.
Pemkab Bogor juga mendorong KDKMP mengidentifikasi komoditas unggulan di setiap wilayah dan membangun kemitraan yang realistis dengan produsen lokal. Pola kerja sama tersebut diharapkan mampu mempertemukan kebutuhan koperasi dengan kapasitas produksi masyarakat.
Untuk mendukung langkah itu, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bogor diminta berkontribusi dalam pengembangan operasional KDKMP. Camat, kepala desa, dan lurah juga diharapkan aktif menjembatani kepentingan pemerintah, pengelola koperasi, petani, UMKM, pelaku usaha, dan masyarakat.
Jaro Ade menekankan bahwa masyarakat harus menjadi tolok ukur utama keberhasilan program tersebut. Koperasi dinilai berhasil apabila mampu beroperasi secara aktif, memberikan pelayanan yang baik, dan menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan oleh warga.
Melalui penguatan operasional, tata kelola, dan kemitraan usaha, Pemkab Bogor berharap KDKMP dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang memperkuat kemandirian desa dan kelurahan serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
