Publikbicara.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mendorong pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan kompetensi dan sistem merit. Salah satu langkah yang ditempuh yakni melalui mekanisme seleksi terbuka.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, mekanisme tersebut diterapkan untuk memastikan ASN yang dipercaya menduduki jabatan memiliki kemampuan, potensi, serta gagasan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Hal itu disampaikan Rudy usai melantik dan mengambil sumpah sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bogor di Gedung Serbaguna I Sekretariat Daerah, Cibinong, Kamis (1/10/2026).
“Pelantikan hari ini mulai dari jabatan Eselon II, Eselon III, Eselon IV, hingga jabatan kepala seksi dan tim. Seluruhnya kami lakukan melalui proses seleksi secara terbuka,” kata Rudy.
Menurut Rudy, proses seleksi melibatkan sejumlah unsur, termasuk akademisi dari perguruan tinggi. Tahapan wawancara juga melibatkan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, BKPSDM, DPRD Kabupaten Bogor, praktisi, hingga pelajar.
Hasil dari seluruh tahapan tersebut kemudian dikompilasi untuk menentukan ASN yang dinilai memiliki kapasitas dan potensi sesuai dengan jabatan yang akan diisi.
Rudy menegaskan, hasil seleksi tidak serta-merta menjadi dasar pelantikan. Setiap tahapan tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Setelah menentukan hasil seleksi, tentunya seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan tetap kami tempuh. Salah satunya adalah meminta persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara. Setelah persetujuan dari BKN terbit, barulah kami melaksanakan pelantikan,” ujarnya.
Ia mencontohkan hasil seleksi yang menemukan dua ASN dengan potensi di atas jabatan yang mereka ikuti dalam proses pendaftaran.
Keduanya sebelumnya mengikuti seleksi untuk posisi kepala seksi maupun kepala subbagian. Namun setelah melalui penilaian, mereka justru dinilai layak dipercaya menduduki jabatan kepala bidang.
“Setelah kami melihat potensinya dan pola pikirnya yang sangat konstruktif, hari ini kami melantik mereka bukan sebagai kepala subbagian, melainkan sebagai kepala bidang,” ungkap Rudy.
Sementara itu, pengisian sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Bogor masih berproses. Sebanyak lima pejabat Eselon II telah dilantik, sedangkan tiga jabatan Eselon II lainnya masih kosong dan berada dalam tahapan asesmen maupun seleksi terbuka.
Rudy mengatakan, pengisian jabatan tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan keputusan pelantikan. Pemerintah daerah tetap harus menjalankan seluruh tahapan sesuai regulasi, termasuk berkoordinasi dan memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri serta BKN.
“Kalau hanya sekadar melantik, tentu kami tidak bisa melakukan hal seperti itu. Ketentuan peraturan perundang-undangan harus kami jalankan,” tegasnya.
Untuk jabatan camat, Rudy menyebut seluruh posisi saat ini telah terisi. Sementara beberapa jabatan sekretaris camat dan sekretaris dinas masih dalam proses pengisian menyusul adanya pejabat yang memasuki masa pensiun.
Menurut Rudy, seleksi terbuka juga menjadi kesempatan bagi ASN dari berbagai tingkatan untuk menunjukkan kapasitasnya. Peluang tersebut tidak hanya diberikan kepada ASN yang bertugas di perangkat daerah, tetapi juga aparatur di tingkat kecamatan hingga kelurahan.
“Seluruh aparatur sipil negara, baik yang berada di perangkat daerah, tingkat kecamatan, maupun kelurahan, mempunyai kesempatan untuk tampil dan menunjukkan kemampuan, ide, serta gagasannya,” tuturnya.
Rudy menegaskan, pengisian jabatan diarahkan untuk menemukan ASN berdasarkan kemampuan dan potensi, bukan karena kedekatan pribadi.
“Sebanyak 98 persen yang dilantik hari ini tidak kami kenal secara pribadi. Namun kami melihat bahwa orang-orang tersebut memiliki kemampuan dan potensi,” tandasnya.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
