RAPBN 2027 Rampung, Belanja Negara Diproyeksikan Lebih dari Rp4.100 Triliun

Publikbicara.com – Pemerintah bersama DPR RI telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Dalam rancangan tersebut, pendapatan negara ditargetkan mencapai lebih dari Rp3.400 triliun, sedangkan belanja negara diproyeksikan menembus Rp4.100 triliun.

Hal itu dilaporkan Menteri Keuangan Suahasil Nazara kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Suahasil mengatakan, proses RAPBN 2027 telah diselesaikan bersama DPR. Dukungan terhadap rancangan anggaran tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang berlangsung pada 29 September 2026.

“Proses RAPBN 2027 telah selesai dan sudah disampaikan kepada Bapak Presiden. Paripurna berjalan lancar,” kata Suahasil seusai pertemuan.

Menurut dia, pemerintah juga melaporkan proyeksi pendapatan dan belanja negara dalam RAPBN 2027. Pendapatan negara ditargetkan lebih dari Rp3.400 triliun, sementara belanja negara berada di atas Rp4.100 triliun.

Selain membahas postur RAPBN, rapat juga menyoroti kondisi ekonomi jangka pendek. Pemerintah menilai diperlukan langkah penguatan, termasuk bantuan yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini.

Presiden Prabowo, kata Suahasil, memberikan arahan agar kredibilitas APBN tetap dijaga. Efisiensi anggaran juga harus dilakukan secara terukur sehingga penggunaan anggaran dapat diarahkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur.

“Arahan Bapak Presiden adalah untuk terus menjaga APBN supaya tetap kredibel dan dilakukan terus efisiensi secara terukur,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut turut dibahas pembagian peran antara APBN dan Danantara dalam mendukung perekonomian nasional. Pemerintah akan memperkuat koordinasi keduanya, terutama dalam pembiayaan pelayanan publik dan investasi.

Suahasil menjelaskan, APBN tetap diarahkan untuk membiayai pelayanan publik, infrastruktur dasar, serta operasional pemerintahan. Sementara Danantara akan memiliki peran lebih kuat pada sektor investasi.

“Danantara dan APBN itu saling kolaborasi, berbagi tugas supaya menjaga perekonomian Indonesia,” katanya.

Pemerintah juga memastikan proses pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2027 telah rampung bersama DPR pada 29 September 2026.

“Sudah selesai kemarin, disahkan di DPR,” ujar Suahasil.

Dengan selesainya proses tersebut, pemerintah selanjutnya akan menjalankan APBN 2027 dengan menekankan efisiensi anggaran, penguatan perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, serta sinergi investasi antara APBN dan Danantara.(Red).