Publikbicara.com – Pemkab Bogor memperkuat koordinasi untuk menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama mengenai penetapan desil yang menjadi salah satu dasar dalam penyaluran program bantuan dan perlindungan sosial.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Tindak Lanjut Keluhan Masyarakat Terkait DTSEN, khususnya penetapan desil, yang digelar Jumat (11/9/2026).
Rapat melibatkan unsur pemerintah daerah, kecamatan, desa dan kelurahan, Badan Pusat Statistik (BPS), serta perangkat daerah terkait. Pertemuan itu menjadi forum untuk menyamakan pemahaman mengenai mekanisme pemutakhiran, verifikasi, validasi hingga penetapan data.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor, Reynaldi Yushab, menilai komunikasi antara pemerintah dan masyarakat perlu diperkuat agar informasi mengenai DTSEN tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat wajib kita fasilitasi dan kita jawab. Oleh karena itu, yang perlu kita tingkatkan adalah kualitas komunikasi informasi,” ujar Reynaldi.
Ia meminta para camat meningkatkan komunikasi dengan narahubung BPS di wilayah masing-masing. Informasi yang diperoleh kemudian diharapkan dapat diteruskan kepada kepala desa dan lurah agar penjelasan yang diterima masyarakat tetap seragam.
Menurut Reynaldi, penyamaan persepsi di setiap tingkatan pemerintahan menjadi penting, mengingat data sosial ekonomi berkaitan dengan berbagai program pemerintah.
“Samakan persepsi di semua tingkat pemerintahan. Berikan suasana nyaman dan informasi yang pantas diterima masyarakat. Program pemerintah ini sebenarnya sangat baik, tetapi memang harus diawali dengan data yang kuat,” katanya.
Selain membahas DTSEN, rapat tersebut juga mendorong percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari penguatan ekosistem data dan pelayanan publik.
Kepala BPS Kabupaten Bogor, Bambang Pamungkas, menyebut hingga saat ini aktivasi IKD di Kabupaten Bogor telah mencapai 564.440 dari target sekitar 4,2 juta.
Untuk mengejar target tersebut, layanan aktivasi IKD telah diperluas hingga tingkat desa dan kelurahan melalui ratusan titik layanan. Pelaksanaan layanan tersebut didukung operator yang telah mendapatkan pelatihan.
“Kecamatan dan desa juga didorong untuk memanfaatkan dashboard harian dan data real time sebagai bahan evaluasi untuk melihat pencapaian sekaligus menentukan langkah percepatan di wilayah masing-masing,” ujar Bambang.
Penguatan IKD dinilai dapat mendukung berbagai layanan pemerintah ke depan, termasuk pelayanan yang berkaitan dengan bantuan sosial dan program perlindungan sosial.
Pemkab Bogor selanjutnya mendorong seluruh jajaran pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan untuk memperkuat koordinasi, memperbarui data, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai DTSEN.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuat proses pelayanan dan penyaluran program pemerintah semakin tepat sasaran sekaligus meminimalkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
