Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026). Foto: Humas Polri.
Publikbicara.com – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan tidak boleh ada praktik pungutan liar (pungli), premanisme, maupun tindak kejahatan lainnya yang mengganggu aktivitas dunia usaha dan iklim investasi di Indonesia.
Kapolri meminta para pengusaha dan perusahaan segera melaporkan apabila menemukan gangguan keamanan di lingkungan usaha. Jajaran kepolisian, kata dia, diperintahkan untuk segera merespons dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai ketentuan hukum.
Penegasan itu disampaikan Listyo Sigit saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Kegiatan bertema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” tersebut diikuti sekitar 2.000 pekerja yang berasal dari kurang lebih 1.200 perusahaan di Kawasan Industri MM2100 dan sekitarnya.
“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” ujar Listyo Sigit.
Menurutnya, keamanan dan stabilitas kamtibmas menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan kegiatan industri. Lingkungan usaha yang aman dinilai dapat memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.
Listyo Sigit menyebut Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara tujuan investasi, antara lain karena kekayaan sumber daya alam, luasnya pasar domestik, serta pengembangan sektor hilirisasi.
Potensi tersebut tercermin dari realisasi investasi nasional yang telah mencapai Rp1.010,6 triliun hingga semester I 2026. Sementara Jawa Barat mencatat realisasi investasi sebesar Rp138 triliun pada periode yang sama.
Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah dengan kontribusi besar terhadap investasi di Jawa Barat. Pada triwulan I 2026, realisasi investasi di Kabupaten Bekasi tercatat mencapai Rp31,7 triliun atau sekitar 41,29 persen dari total investasi Jawa Barat yang mencapai Rp76,8 triliun.
Kapolri memastikan Polri akan terus memberikan perlindungan serta kepastian hukum agar aktivitas industri dapat berlangsung secara aman dan berkelanjutan.
“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi. Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” katanya.
Di sisi lain, Listyo Sigit menekankan bahwa terciptanya iklim investasi yang kondusif tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan. Perusahaan juga dituntut mematuhi regulasi dan memenuhi hak-hak pekerja.
Ia menilai hubungan antara pekerja dan pengusaha harus dibangun secara adil dan harmonis. Keduanya memiliki kepentingan yang saling berkaitan dalam menjaga keberlangsungan kegiatan perusahaan.
Karena itu, Kapolri mendorong penyelesaian persoalan ketenagakerjaan dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah. Perbedaan kepentingan di lingkungan industri diharapkan tidak berkembang menjadi konflik yang dapat merugikan pekerja, perusahaan, maupun perekonomian.
Kapolri pun mengajak pemerintah, pengusaha, pekerja, dan serikat buruh memperkuat sinergi untuk menciptakan lingkungan industri yang aman, hubungan industrial yang berkeadilan, serta iklim investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
