Publikbicara.com – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menghadapi kesenjangan anggaran yang cukup besar untuk menjalankan program pembangunan desa dan percepatan pembangunan daerah tertinggal pada 2027.
Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengungkap pagu anggaran yang tersedia untuk 2027 baru mencapai Rp1,785 triliun. Sementara kebutuhan program yang telah dihitung mencapai Rp5,514 triliun.
Artinya, terdapat kekurangan anggaran atau backlog sekitar Rp3,728 triliun.
Besarnya selisih tersebut menjadi salah satu pembahasan penting dalam rapat kerja yang turut dihadiri Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria. Kemendes PDT mengusulkan tambahan anggaran agar sejumlah program prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tetap dapat berjalan secara optimal.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungannya terhadap upaya penambahan anggaran tersebut. Menurutnya, penguatan anggaran Kemendes PDT menjadi penting di tengah kondisi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang mengalami penurunan.
“Mudah-mudahan APBN Kemendes 2027 bertambah. Kami mendukung sepenuhnya seluruh mitra kerja Komisi V termasuk Kemendes,” kata Lasarus dalam rapat tersebut.
Ia menilai kondisi fiskal di tingkat desa perlu menjadi perhatian bersama, terutama karena desa memiliki kewenangan dalam mengelola anggarannya untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Selain membahas kebutuhan anggaran 2027, rapat tersebut juga mengevaluasi dan menyesuaikan anggaran Kemendes PDT untuk Tahun Anggaran 2026.
Salah satu yang dibahas adalah penambahan anggaran Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) sebesar Rp51,767 miliar.
Tambahan tersebut telah memperoleh persetujuan atau No Objection Letter (NOL) dari International Fund for Agricultural Development (IFAD) pada 20 Juli 2026.
Dengan tambahan itu, pagu Program TEKAD pada 2026 meningkat menjadi Rp248,029 miliar dari sebelumnya Rp196,261 miliar.
Kemendes PDT menyebut tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk mengejar target outreach dan output program, sekaligus menindaklanjuti rekomendasi hasil Supervisi Mission IFAD serta memastikan penyelesaian dan pengakhiran Program TEKAD berjalan optimal.
Usulan tersebut sebelumnya telah dibahas melalui Trilateral Meeting yang melibatkan Kemendes PDT, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan pada 28 dan 31 Agustus 2026.
Dorong Anak Muda Terlibat dalam Pembangunan Desa
Di luar pembahasan anggaran, Kemendes PDT juga memaparkan sejumlah program yang diarahkan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Salah satunya Kick Off Festival Duta Desa Gen Z 2026. Program tersebut diarahkan untuk membuka ruang bagi generasi muda agar lebih aktif mempromosikan potensi desa sekaligus ikut terlibat dalam agenda pembangunan di wilayahnya.
Kemendes PDT juga menjalankan program “Kabar dari Desa” melalui kolaborasi dengan TV One serta program pengiriman tenaga kerja ke Jepang.
Menteri Desa Yandri Susanto mengatakan pelibatan anak muda menjadi bagian dari strategi untuk membangun desa dengan pendekatan yang lebih luas, termasuk melalui pemberitaan dan penguatan isu-isu pembangunan desa.
“Ini cara kami membangun desa melibatkan anak muda membangun desa. Intinya kami mencoba bagaimana desa berdaya baik dari pemberitaan maupun isu yang lain,” ujar Yandri.
Untuk kebutuhan tambahan anggaran 2027, komunikasi juga telah dilakukan Yandri dengan sejumlah pihak, termasuk pimpinan DPR RI, Badan Anggaran (Banggar), dan Menteri Sekretaris Negara.
Namun, usulan penyesuaian pagu tersebut masih dalam pembahasan dan keputusan akhirnya masih menunggu Menteri Keuangan.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
