Publikbicara.com – Bupati Bogor Rudy Susmanto meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memaksimalkan tambahan waktu 10 hari untuk menyempurnakan pendataan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, akurasi data tersebut akan menjadi salah satu pijakan penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Bogor hingga 2036.
Rudy menyampaikan hal itu saat memimpin Rapat Pemaparan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Rencana Tindak Lanjut Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bogor, Senin (31/8/2026).
Ia menegaskan, kebijakan pembangunan tidak boleh disusun berdasarkan asumsi. Setiap keputusan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi dan investasi, harus ditopang data yang menggambarkan kondisi riil di lapangan.
“Kita membangun wilayah tidak berangkat dari sebuah imajinasi. Kita berangkat dari sebuah data. Sensus ekonomi ini bukan sesuatu yang sederhana, karena hasilnya akan menentukan arah pembangunan Kabupaten Bogor sampai 10 tahun ke depan,” tegas Rudy.
Karena itu, Rudy meminta camat, kepala desa, lurah, dan seluruh organisasi perangkat daerah ikut mengawal proses pendataan bersama BPS. Ia menilai tambahan waktu 10 hari harus digunakan untuk mengecek kembali data dan memastikan aktivitas ekonomi yang ada di wilayah Kabupaten Bogor tidak luput dari pendataan.
“Sepuluh hari ke depan akan menentukan mau dibawa ke mana Bogor untuk 10 tahun ke depan. Saya meminta tenaga, pikiran, dan kebersamaan seluruh jajaran untuk menyempurnakan data ini,” katanya.
Menurut Rudy, tantangan pendataan ekonomi saat ini tidak hanya berada pada sektor usaha konvensional. Perubahan pola bisnis membuat banyak pelaku usaha menjalankan aktivitas ekonominya dari rumah dan memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk.
Kondisi tersebut, kata dia, harus menjadi perhatian dalam proses verifikasi.
“Banyak usaha hari ini tidak memiliki toko atau tempat usaha secara fisik. Mereka berproduksi dari rumah dan menjual secara online. Ini harus kita pastikan masuk ke dalam pendataan,” ujarnya.
Ia juga meminta perangkat daerah melakukan sinkronisasi data sesuai dengan kewenangan masing-masing. Bagi Rudy, Sensus Ekonomi tidak boleh berhenti pada pemenuhan target pendataan, tetapi harus mampu menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi Kabupaten Bogor selama satu dekade terakhir.
Kawasan perumahan, pusat perdagangan, objek wisata, rumah makan, hingga usaha berbasis digital dinilai perlu diperhatikan agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi di lapangan tercermin dalam hasil sensus.
Selain data ekonomi, Rudy mendorong pemerintah daerah secara bersamaan memperbaiki data sosial ekonomi masyarakat dan administrasi kependudukan. Ia menilai data Sensus Ekonomi dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memiliki fungsi yang berbeda sehingga masing-masing harus dikelola secara tepat.
Rudy juga menyoroti pentingnya kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari upaya memperkuat akurasi administrasi kependudukan.
“Jangan hanya menyelesaikan sensus ekonomi, kita juga harus merapikan data sosial ekonomi dan administrasi kependudukan. Semuanya harus kita kerjakan bersama-sama,” katanya.
Di sisi lain, Rudy menyebut akurasi data ekonomi juga penting untuk memperkuat daya tarik Kabupaten Bogor di mata pelaku usaha dan investor. Ia menilai pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan APBD untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Kolaborasi dengan dunia usaha diperlukan untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, sekaligus memperluas kesejahteraan masyarakat.
“APBD tidak akan cukup untuk membangun Kabupaten Bogor sendirian. Kita membutuhkan pelaku usaha, kita membutuhkan dunia usaha. Oleh karena itu, kita harus menciptakan iklim yang membuat investor nyaman berinvestasi di Kabupaten Bogor,” tuturnya.
Rudy memastikan kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha dan investasi tetap dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan aspirasi para pelaku usaha.
Ia kembali menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda pendataan pemerintah. Hasilnya akan menjadi gambaran mengenai kondisi ekonomi sekaligus salah satu bahan dalam menentukan kebijakan pembangunan untuk generasi berikutnya.
“Sensus ekonomi ini bukan untuk menyelamatkan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2026. Ini untuk menyelamatkan Bogor, Jawa Barat, bahkan Indonesia untuk 10 tahun ke depan,” kata Rudy.
“Karena kita belum tentu ada sampai tahun 2036, tetapi data yang kita bangun hari ini akan menentukan masa depan generasi berikutnya,” pungkasnya.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
