Pemerintah Siapkan Program E20, Butuh 4 Juta KL Etanol untuk Tekan Impor Bensin

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (tengah) saat menghadiri acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Jakarta, Sabtu (27/6). Dok : Kementerian ESDM.

Publikbicara.com – Pemerintah menyiapkan implementasi program bauran bioetanol E20 sebagai langkah mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Untuk mendukung program tersebut, dibutuhkan sekitar 4 juta kiloliter (KL) etanol yang akan dicampurkan ke dalam konsumsi bensin nasional yang mencapai sekitar 40 juta KL per tahun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kebutuhan bensin nasional saat ini mencapai sekitar 40 juta KL per tahun. Namun, kapasitas produksi dalam negeri baru mencapai 14,3 juta KL sehingga Indonesia masih mengimpor sekitar 25 juta KL bensin setiap tahun.

Menurut Bahlil, impor tersebut akan berkurang setelah Kilang Balikpapan mulai beroperasi penuh pada Januari 2026. Kilang tersebut diproyeksikan menambah kapasitas produksi bensin nasional sebesar 5,5 juta KL sehingga kebutuhan impor turun menjadi sekitar 20 juta KL.

Kebutuhan bensin kita itu kurang lebih sekitar 40 juta kiloliter, dan dari 40 juta kiloliter itu, kapasitas produksi kita itu hanya 14,3 juta kiloliter jadi impornya hampir 25 juta kiloliter, namun begitu kilang Balikpapan kita resmikan di bulan Januari 2026 bertambah produksinya 5,5 juta kiloliter bensin, sehingga menyisakan impor bensin sekitar 20 juta kiloliter,” ujar Bahlil dikutip dari laman Kementerian ESDM, Sabtu (27/6).

Ia menjelaskan, etanol akan diproduksi dari komoditas pertanian seperti tebu, singkong, dan jagung. Pemerintah juga akan bertindak sebagai pembeli utama (off-taker) guna menjamin penyerapan hasil produksi etanol dari petani dan pelaku usaha.

Bahlil menilai pengembangan E20 mengadopsi keberhasilan program biodiesel yang berkembang dari B10 hingga B50 pada sektor solar. Selain mengurangi impor BBM, kebijakan tersebut diharapkan menciptakan nilai tambah bagi sektor pertanian, memperkuat industri bioenergi nasional, serta mendukung pencapaian target net zero emission (NZE) Indonesia pada 2060 atau lebih cepat.(Red).