Prosesi penyalaan perdana bantuan pemasangan listrik baru di Dusun Krembeng, Desa Hadimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Dok : Humas ESDM.
Publikbicara.com – Pemerintah meminta PT PLN (Persero) segera menuntaskan persoalan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah dan menimbulkan keluhan masyarakat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan gangguan tersebut harus segera diatasi melalui langkah mitigasi yang terukur dan menyeluruh.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil usai prosesi penyalaan perdana bantuan pemasangan listrik baru di Dusun Krembeng, Desa Hadimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6).
Bahlil mengatakan, masalah teknis dalam operasional kelistrikan sepenuhnya menjadi kewenangan PLN sebagai operator. Karena itu, ia meminta perseroan segera memastikan pelayanan listrik kepada masyarakat kembali normal tanpa adanya pemadaman.
“Saya minta PLN segera melakukan langkah-langkah yang terukur dan komprehensif untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan agar tidak ada lagi pemadaman,” kata Bahlil.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional perlu dilakukan guna mencegah gangguan serupa terulang. Ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN untuk mempercepat langkah penanganan.
Bahlil menegaskan pemerintah telah memberikan arahan yang jelas, sementara pelaksanaan teknis berada di tangan PLN.
Di tengah munculnya dugaan bahwa pemadaman dipicu minimnya pasokan batu bara, Bahlil membantah anggapan tersebut. Ia menyebut kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik telah diantisipasi melalui penugasan kepada perusahaan tambang nasional.
Dari total kebutuhan batu bara PLN sebesar 154 juta ton, pemerintah telah menugaskan perusahaan-perusahaan batu bara menyediakan sekitar 180 juta hingga 190 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 134 juta ton telah dikontrak sehingga tidak terdapat persoalan pada sisi pasokan.
Menurut Bahlil, distribusi batu bara hingga ke pembangkit merupakan bagian dari manajemen logistik PLN dan bukan menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.
Pemerintah meminta PLN memperkuat pengawasan dan sistem mitigasi operasional agar keandalan pasokan listrik tetap terjaga serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan normal tanpa gangguan.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
