Ketegangan Timur Tengah Picu Kekhawatiran Energi, DPR Minta Transisi ke Kompor Listrik Dipercepat

Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno.Dok : Parlementaria.

Publikbicara.com – Wacana percepatan penggunaan kompor listrik kembali menguat. Komisi XII DPR RI mendorong pemerintah mempercepat transisi dari kompor berbahan bakar LPG ke kompor listrik sebagai langkah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, mengatakan kebijakan tersebut semakin relevan di tengah fluktuasi harga energi global yang dipengaruhi ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Menurutnya, tingginya ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor membuat beban subsidi energi rentan meningkat ketika harga minyak dunia melonjak.

“Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75 – 80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah,” tutur Eddy dalam Rapat Kerja Dengan Menteri ESDM di Gedung DPR seperti dikutip dari Parlementaria, Senin (15/6/2026).

Eddy menilai pengembangan kompor listrik dapat menjadi solusi jangka panjang karena biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk program tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan besarnya subsidi LPG yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam RAPBN 2027 untuk mendukung program kompor listrik nasional. Program itu menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus menekan ketergantungan terhadap LPG impor.

“Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya LPG, tetapi juga kompor listrik, CNG, dan berbagai alternatif energi lainnya. Untuk program kompor listrik kami mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar,” ujar Bahlil.

Untuk memastikan program berjalan efektif, Bahlil meminta dukungan Komisi XII DPR RI dalam melakukan pendataan wilayah yang paling membutuhkan bantuan kompor listrik. Pendataan tersebut dinilai penting agar distribusi program tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Selain program kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengajukan anggaran Rp635,24 miliar untuk program konversi sepeda motor listrik pada RAPBN 2027. Anggaran itu akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sebagai bagian dari upaya percepatan transisi energi nasional.(Red).