Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat menerima perwakilan mahasiswa di Istana Wakil Presiden, Senin (15/6/2026). Dok: tangkap layar YouTube Setwapres.
Publikbicara.com – Perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas MH Thamrin yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Senin (15/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang mencakup isu fiskal, pendidikan, hukum, hingga ekonomi nasional.
Koordinator aksi, Muhammad Abdi Maludin, mengatakan aspirasi disampaikan secara langsung kepada Wapres sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.
“Kawan-kawan mahasiswa pun menyampaikan aspirasi, baik keluh kesah mereka dari daerah, baik dari keluh kesah skala nasional, mereka menyampaikan secara konstitusional ke depan langsung Bapak Wapres,” kata Abdi usai pertemuan di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat seperti dikutip dari detikNews, Senin (15/6/2026).
Pada klaster fiskal dan pendidikan, mahasiswa meminta pemerintah membekukan sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mengaudit secara transparan kebijakan deputi kedaulatan pangan di daerah. Mereka juga mengusulkan agar efisiensi anggaran dialihkan untuk membantu subsidi biaya operasional pendidikan tinggi guna menciptakan akses pendidikan yang lebih terjangkau.
Selain itu, mahasiswa mendorong pemerintah mengirimkan rekomendasi resmi kepada DPR RI untuk melakukan legislative review terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan beberapa pekan lalu.
Sementara dalam klaster ekonomi dan energi, massa aksi mendesak otoritas moneter mengambil langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax yang dinilai berdampak pada daya beli masyarakat.
Mahasiswa juga memberikan tenggat waktu kepada pemerintah untuk menunjukkan tindak lanjut atas tuntutan yang disampaikan.
“Apabila dalam waktu 5×24 jam tidak ada bukti progresif atas realisasi memorandum ini, maka kami menilai pemerintah telah mengabaikan kesepakatan yang disampaikan,” ujar Abdi.
Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, mengatakan Gibran menerima aspirasi mahasiswa melalui dialog yang berlangsung interaktif. Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah.
“Aspirasi yang disampaikan, termasuk persoalan daerah yang memiliki dampak nasional, akan menjadi bahan pertimbangan untuk disampaikan kepada Bapak Wakil Presiden,” kata Al Muktabar.
Ia menambahkan, hasil dialog tersebut juga akan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui mekanisme kerja yang berlaku di lingkungan pemerintahan.
Menurut Al Muktabar, Presiden dan Wakil Presiden memiliki jalur koordinasi tersendiri untuk membahas berbagai masukan strategis yang diterima dari masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
