Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi atau yang akrab disapa Jaro Ade.
Publikbicara.com – Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi atau yang akrab disapa Jaro Ade, menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait aktivitas pertambangan di wilayah barat Kabupaten Bogor.
Pernyataan itu disampaikan Jaro Ade saat menanggapi pro dan kontra aktivitas tambang di kawasan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang, Rabu (13/5/2026).
“Kalau masalah tambang saya mendukung sepenuhnya kebijakan Pak Bupati. Bahkan 1000 persen,” kata Jaro Ade kepada wartawan.
Menurutnya, keberadaan tambang masih dibutuhkan untuk mendukung berbagai program pembangunan dasar pemerintah yang memerlukan pasokan material dalam jumlah besar.
Ia menyebut sedikitnya ada tiga sektor utama yang sangat bergantung pada ketersediaan material tambang, yakni pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
“Pembangunan dasar, infrastruktur membutuhkan material. Kemudian kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan juga perlu material. Selanjutnya pendidikan, sekolah anak-anak kita juga membutuhkan material,” ujarnya.
Selain itu, Jaro Ade juga menyinggung sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Merah Putih yang menurutnya turut membutuhkan dukungan pembangunan sarana dan infrastruktur.
Di sisi lain, ia mendukung langkah Dedi Mulyadi yang menerbitkan surat edaran terkait evaluasi aktivitas tambang dengan melibatkan kalangan akademisi dari Institut Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor.
“Itu pun didukung oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati,” katanya.
Jaro Ade juga menyoroti kebutuhan material untuk mendukung sejumlah proyek strategis nasional di Kabupaten Bogor, seperti pembangunan Bendungan Cibeet dan proyek jalan tol BSD-Bogor.
Menurutnya, penghentian pasokan material dari wilayah Bogor berpotensi meningkatkan biaya pembangunan karena harus mendatangkan material dari luar daerah.
“Harga material lokal sekitar Rp350 ribu per kubik. Kalau dari luar daerah sampai Bogor bisa mencapai Rp525 ribu sampai Rp550 ribu per kubik,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui aktivitas tambang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan tambang maupun jalur distribusi kendaraan tambang.
“Aspirasi masyarakat yang muncul pro dan kontra semua itu benar,” ucapnya.
Sebagai solusi, Pemkab Bogor disebut tengah menyiapkan percepatan pembangunan jalur khusus tambang dengan anggaran sekitar Rp100 miliar. Pemerintah juga berupaya menggandeng para pengusaha tambang untuk memberikan hibah guna mengurangi beban APBD.
Terkait tuntutan kompensasi dan penanganan dampak tambang, Jaro Ade meminta masyarakat bersabar sambil menunggu kebijakan pemerintah daerah dan provinsi.
“Pak Gubernur dan Pak Bupati tentu punya konsep jangka pendek, menengah, dan panjang untuk kepentingan Kabupaten Bogor,” jelasnya.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
