Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Dok: BPMI Sekretariat Presiden.
Publikbicara.com – Pemerintah mempercepat langkah penguatan swasembada energi sekaligus meningkatkan kontribusi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) terhadap pendapatan negara.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan hal tersebut usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5).
Dalam pertemuan itu, Bahlil melaporkan sejumlah isu strategis, mulai dari perkembangan harga minyak mentah Indonesia (ICP) hingga rencana penataan ulang izin usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba).
“Saya secara kebetulan dipanggil oleh Bapak Presiden untuk membahas beberapa perkembangan termasuk dalamnya adalah harga crude BBM terhadap ICP. Yang kedua juga kita membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara. Dan itu terkait dengan implementasi daripada Pasal 33,” ujar Bahlil di Istana Negara Jakarta, Selasa (5/5).
Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan skema baru dalam pengelolaan tambang, baik untuk izin lama maupun baru, dengan tujuan meningkatkan porsi pendapatan negara. Model yang dipertimbangkan mengacu pada sistem yang selama ini diterapkan di sektor minyak dan gas, seperti cost recovery dan gross split.
“Kita akan coba pola seperti di migas untuk memastikan kerja sama dengan swasta tetap berjalan, tetapi porsi negara bisa lebih optimal,” jelasnya.
Menurut Bahlil, kebijakan tersebut tidak akan menghapus sistem konsesi, namun akan mengatur ulang pembagian keuntungan agar lebih berpihak pada negara.
“Negara harus mendapatkan porsi yang lebih besar dan seimbang,” tegasnya.
Selain sektor tambang, pemerintah juga mulai mengkaji langkah substitusi energi rumah tangga dengan mengurangi ketergantungan pada Liquefied Petroleum Gas (LPG) impor.
Sebagai alternatif, pemerintah mempertimbangkan penggunaan Compressed Natural Gas (CNG).
Bahlil menyebutkan, harga CNG berpotensi lebih murah hingga 30 persen dibanding LPG karena berasal dari sumber daya domestik.
“Gasnya ada di dalam negeri, industrinya juga di dalam negeri. Jadi biaya transportasi jauh lebih efisien dibanding LPG impor,” katanya.
Penggunaan CNG juga diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp130 triliun serta menekan beban subsidi energi.
Namun demikian, implementasi di tingkat masyarakat masih memerlukan penyesuaian teknis.
Saat ini pemerintah tengah melakukan uji coba penggunaan tabung CNG, mengingat tekanan gas yang mencapai 250 bar, jauh lebih tinggi dibanding LPG.
“Hasil uji coba diperkirakan akan keluar dalam dua hingga tiga bulan ke depan,” ujar Bahlil.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
