Pemkab Bogor dan Polres Bentuk Tim Khusus Berantas Pungli, Sasar Titik Rawan

Publikbicara.com – Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Polres Bogor mempercepat langkah pemberantasan pungutan liar (pungli) dengan membentuk tim khusus lintas instansi. Tim ini ditargetkan segera terbentuk dan langsung bergerak dalam waktu dekat.

Pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang menekankan bahwa penanganan pungli harus dilakukan secara konkret di lapangan, tidak hanya sebatas administratif.

Kesepakatan itu mengemuka dalam rapat yang dipimpin Wakapolres Bogor, Kompol Rizka Fadhila, pada Selasa (14/4). Rapat dihadiri sejumlah perangkat daerah, di antaranya Inspektorat, Bakesbangpol, BPKAD, serta Bagian Perundang-Undangan Setda.

Tim yang akan dibentuk melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI. Keterlibatan lintas sektor ini dimaksudkan untuk memperkuat upaya penertiban yang selama ini telah berjalan, termasuk oleh Satpol PP.

Fokus awal penanganan akan diarahkan pada titik-titik rawan pungli yang menjadi sorotan publik, seperti kawasan wisata Puncak dan lingkar Stadion Pakansari. Selain pungli, tim juga akan menyoroti persoalan lain seperti maraknya kehilangan kendaraan di area parkir.

Wakapolres Bogor, Kompol Rizka Fadhila, menegaskan pentingnya langkah cepat dan sinergi antarinstansi dalam merespons praktik pungli yang meresahkan masyarakat.

“Penanganan harus terpadu dan segera dilakukan agar tidak kehilangan momentum,” ujarnya.

Ia menambahkan, agenda awal tim akan difokuskan pada pemetaan kekuatan personel, pembagian tugas, serta penentuan langkah taktis yang dapat langsung diimplementasikan di lapangan.

Hasil penertiban nantinya akan ditindaklanjuti melalui kajian yustisi guna menilai aspek penegakan Peraturan Daerah (Perda), termasuk kemungkinan pemberian sanksi terhadap pelanggaran.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bogor, Ferdinando Selmi Pardede, menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan tim tersebut.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam menekan praktik pungli sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.(Red).