Publikbicara.com – Desa Hambaro, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, mengalami penurunan signifikan Dana Desa pada tahun anggaran 2026. Anggaran yang sebelumnya sekitar Rp1,4 miliar kini menyusut menjadi Rp373.456.000.
Pemangkasan tersebut berdampak langsung terhadap sejumlah program desa, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang kini mengalami pengurangan jumlah penerima.
Kondisi ini terungkap dalam Musyawarah Desa (Musdes) perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) dan APBDes 2026 yang dirangkaikan dengan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT.
Kepala Desa Hambaro, H. Firdaus, mengatakan penurunan anggaran tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program desa
“Tahun sebelumnya ada 40 KPM. Karena anggaran turun drastis dari sekitar Rp1,4 miliar menjadi Rp373 juta, program tetap harus berjalan meski terbatas,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Dampak paling nyata terlihat pada program BLT Dana Desa. Jika sebelumnya puluhan keluarga menerima bantuan, kini hanya tersisa 10 KPM.
“Untuk tahun ini hanya 10 KPM, masing-masing satu per RW,” jelasnya.
Meski anggaran terbatas, pemerintah desa tetap mengalokasikan Dana Desa untuk 11 kegiatan yang mencakup bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, hingga penanganan darurat.
Pelaksanaan program tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026, Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 16 Tahun 2025, serta Surat Edaran Bupati Bogor terkait penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun 2026.
Di tengah keterbatasan, Desa Hambaro mendapat tambahan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bogor berupa bantuan keuangan sebesar Rp1,5 miliar.
Menurut Firdaus, bantuan tersebut menjadi penopang penting bagi pembangunan desa, dengan alokasi Rp900 juta untuk infrastruktur dan Rp600 juta untuk non-infrastruktur.
“Bantuan ini sangat membantu, meski penggunaannya sudah ditentukan,” katanya.
Pemangkasan Dana Desa ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dalam menjaga keberlanjutan program sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
