JAKARTA–Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus, meminta Presiden Joko Widodo mengambilalih kendali Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi karena saat ini streteginya tidak jelas.
“Cara yang kita pakai sekarang tidak jelas strateginya dan akan banyak membuang waktu yang sia-sia. Jika tidak hati-hati kita akan memasuki tahap krisis berat dan hanya sejengkal dari bencana,” lanjut Deddy, dalam rilisnya hari ini, Selasa (28/7).
Presiden, katanya, harus memimpin tim secara langsung. Di bawahnya adalah para Menko yang membawahi Kementerian dan Lembaga Teknis lalu para Gubernur yang bertugas mengkonsolidasikan para Kepala Daerah.
Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap jumlah kasus positif Covid-19 yang terus meningkat. Jumlah itu telah melewati batas psikologis dan berpotensi terus meningkat. “Ini sangat memprihatinkan, terlebih terjadi ketika daya tahan psikologis masyarakat sudah semakin menipis dan tekanan ekonomi semakin kuat dirasakan masyarakat,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI tersebut.
“Jika tidak hati-hati dan ada tindakan yang drastis di semua tingkatan, bukan tidak mungkin kita akan memasuki fase pra-bencana,” katanya, seperti dikutip JawaPos.com.
Menurut Deddy, kemampuan fasilitas kesehatan di Indonesia dalam menampung ledakan pasien Covid-19 sangat terbatas. “Rumah sakit kita di daerah tidak akan kuat menampung ledakan penderita, dan ini akan menjadi awal dari bencana,” ujar Deddy.
Ditambah lagi, disiplin dan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan melemah dan bahkan di sejumlah daerah mulai muncul perlawanan terhadap persyaratan Rapid Test dan PCR.
“Mobilisasi sumber daya dan kerangka strategi pemerintah di tingkat pusat dan daerah yang terkesan kurang tegas juga menjadi faktor yang menyebabkan jumlah penderita terus melonjak,” ujarnya.
Kondisi ini akan menyebabkan target melandaikan kurva pasien Covid-19 menjadi semakin kabur dan sulit ditentukan, dan ini juga akan sangat tidak mendukung upaya Pemulihan Ekonomi Nasional yang dirancang oleh pemerintah.
Menurut Deddy, harapan terbesar saat ini adalah pada keberhasilan uji coba klinis vaksin Covid-19 yang saat ini telah memasuki tahap 3. Tetapi menurut Deddy, Vaksin bukanlah faktor determinan dalam menghadapi pandemi, meskipun sangat vital.
“Obat-obatan bagi yang telanjur atau akhirnya terinfeksi, ketersediaan alat Rapid Test dan Test PCR yang murah dan mudah diakses, ketersediaan fasilitas kesehatan juga sangat penting dalam mengatasi pandemi,” ungkap Deddy.
Lebih lanjut Deddy juga mengingatkan, bahwa yang paling penting dari semuanya adalah bagaimana memutus rantai penularan secara efektif, dan itu menjadi tanggung jawab individu, keluarga, komunitas dan tidak bisa diserahkan hanya kepada pemerintah dan aparatnya.
“Saya tidak melihat bahwa struktur organisasi baru yang dibuat oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi dan pemulihan ekonomi menjadi jawaban pamungkas bagi persoalan yang ada,” ungkapnya.
Karena itu, kata Deddy, pemerintah seharusnya membuat rancangan organisasi yang efektif, efisien dan memiliki kewenangan yang jelas dan kuat. Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional organisasi baru ini justru menjadi beban baru saat birokrasi penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi seharusnya berlari kencang.
“Yang kita butuh kan saat ini adalah organisasi yang lincah, fokus dan efektif, bukan tambahan birokrasi dan ketidakjelasan baru,” tuturnya.
Sumber: Jawa Pos
