Publikbicara.com – Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat penanganan pascabanjir di sejumlah wilayah Sumatera.
Langkah tersebut ditegaskan dalam Rapat Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, dan dihadiri sejumlah pejabat kementerian serta pemerintah daerah terdampak.
Dalam rapat tersebut, Tito menekankan pentingnya memastikan kebutuhan dasar warga yang tinggal di hunian sementara (huntara) terpenuhi, termasuk penyediaan dapur umum dan jaminan konsumsi harian.
“Yang di huntara ini, mereka waktu itu akan dibuatkan dapur umum dan makan mereka ditanggung,” ujar Tito.
Tito menjelaskan, huntara diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat banjir. Selama menunggu pembangunan hunian tetap (huntap), warga dapat tinggal di huntara atau memilih opsi lain, seperti menumpang di rumah keluarga atau menyewa tempat tinggal dengan kompensasi Dana Tunggu Hunian (DTH).
Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah, yakni:
Rp15 juta untuk rumah rusak ringan
Rp30 juta untuk rumah rusak sedang dan Rp60 juta untuk rumah rusak berat atau hilang. Khusus kategori rusak berat atau hilang, bantuan Rp60 juta disalurkan dalam bentuk pembangunan rumah oleh pemerintah baik di lokasi awal maupun di lahan relokasi.
Selain bantuan perbaikan rumah, pemerintah juga menyiapkan bantuan perabotan serta stimulan ekonomi untuk membantu pemulihan aktivitas masyarakat terdampak.
Tito mendorong agar bantuan perabotan dan stimulan ekonomi tidak terbatas hanya bagi korban rusak berat, tetapi juga mempertimbangkan warga dengan kerusakan sedang. Untuk kategori rusak ringan, ia membuka ruang diskresi pemerintah daerah sesuai kondisi lapangan.
Rapat juga membahas persoalan puing kayu sisa banjir yang masih menumpuk di sejumlah titik terdampak. Tito mengaku telah berdiskusi dengan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, untuk merumuskan kebijakan penanganan limbah kayu tersebut agar tidak menghambat proses rehabilitasi.
Selain Pratikno dan Tito, rapat dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta pejabat terkait lainnya.
Pemerintah menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi prioritas agar masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
