Gedung Kementerian Keuangan. Foto: Kemenkeu.
Publikbicara.com – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia sepanjang 2025 tetap stabil meski ketidakpastian global meningkat. Penilaian tersebut disampaikan dalam rapat berkala KSSK pertama tahun 2026 yang digelar pada 23 Januari lalu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan stabilitas tersebut ditopang koordinasi dan sinergi kebijakan yang kuat antarotoritas, termasuk Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Memasuki awal 2026, pasar keuangan global sempat mengalami peningkatan volatilitas akibat ketegangan perdagangan dan geopolitik. KSSK, kata Menkeu, terus melakukan asesmen secara forward looking untuk mengantisipasi dampak rambatan eksternal terhadap perekonomian domestik.
“KSSK akan terus mencermati perkembangan global dan melakukan mitigasi risiko secara terkoordinasi, baik di antara anggota KSSK maupun dengan kementerian dan lembaga terkait,” ujar Purbaya dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Senin (27/1).
Dari sisi global, perekonomian dunia masih menghadapi tantangan pada akhir 2025, dipengaruhi ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta pelonggaran kebijakan moneter AS.
Bank Sentral AS (The Fed) memangkas suku bunga acuan sebesar 50 basis poin pada triwulan IV/2025 ke kisaran 3,50-3,75 persen seiring perlambatan ekonomi dan pelemahan pasar tenaga kerja.
Meski demikian, Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook Januari 2026 merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,3 persen untuk 2025 dan 2026.
Di tengah dinamika tersebut, perekonomian Indonesia dinilai tetap menunjukkan kinerja solid. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV/2025 diperkirakan meningkat, didorong permintaan domestik yang menguat, perbaikan keyakinan pelaku usaha, serta dukungan stimulus fiskal dan moneter.
Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 diperkirakan berada di kisaran 5,2 persen dan meningkat menjadi 5,4 persen pada 2026.
APBN disebut menjalankan peran strategis sebagai peredam guncangan (shock absorber) di tengah tekanan global dan moderasi harga komoditas.
Hingga akhir 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp3.491,4 triliun atau 95,3 persen dari pagu APBN. Anggaran tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung dunia usaha, serta mendorong konsumsi domestik.
Sementara itu, pendapatan negara tercatat Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target. Defisit APBN tercatat Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah menegaskan APBN tetap dikelola secara kredibel dan berkelanjutan, dengan dukungan sinergi kebijakan bersama BI, OJK, dan LPS guna menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi. (Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
