Foto: Akun FB Kabupaten Bogor.
Publikbicara.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto didampingi Sekretaris Daerah, Ajat Rochmat Jatnika memimpin rapat persamaan persepsi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Akselerasi Pembangunan Perdesaan pada Jumat (3/10) di Ruang Rapat Bupati Bogor.
Rudy Susmanto menjelaskan penyusunan Perbup secara bersama-sama dengan berbagai pihak, termasuk perwakilan 40 DPK Apdesi se-Kabupaten Bogor.
Hal itu dilakukan untuk menyerap aspirasi dan memastikan regulasi yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat desa.
“Perbup ini bukan hanya untuk tahun berjalan, melainkan untuk tahun 2025 dan seterusnya. Prioritas utamanya tetap pada pembangunan infrastruktur desa,” ungkap Rudy dikutip dari laman kabarpojok.com pada Sabtu (4/10).
Ia menambahkan beberapa ruang bagi program non-infrastruktur, seperti minimal satu desa satu sarjana setiap tahun, pengelolaan sampah, pemberdayaan UMKM, hingga dukungan kegiatan sosial-keagamaan di tingkat desa.
Bupati Bogor juga mengatakan adanya rencana peningkatan plafon bantuan keuangan desa yang semula maksimal Rp1 miliar menjadi Rp1,5 miliar.
Rencananya, komposisi kegiatan terdiri dari infrastruktur dan non-infrastruktur yang masih terus dirumuskan bersama.
“Kita ingin perbup ini benar-benar aplikatif dan sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Karena itu, kata dia, masukan dari Kepala Desa dan jajaran Apdesi sangat penting.
“Jangan sampai ada aturan yang justru melampaui kewenangan atau bertentangan dengan regulasi di atasnya,” sebutnya.
Rapat ini juga dihadiri langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD), Kepala Bappedalitbang, Kepala DPKPP, Kepala BKPSDM, Plt Kepala DLH dan perwakilan Inspektorat. (Ama).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
