Bentuk Satgasus Anti Politik Uang: Pemimpin Berkualitas Dari Demokrasi Yang Berkualitas

Publikbicara.com — Pilkada serentak 2024, tinggal menghitung hari. Segala upaya untuk meraup suara, tentu bakal dilakukan setiap pasangan calon (paslon) kepala daerah untuk memenangi pesta demokrasi lima tahunan ini.

Di Kota Bandung sendiri, paslon nomor urut 2, Haru – Dhani menyiapkan satgas anti money politic, guna mencegah potensi jual-beli suara, seperti memanfaatkan struktur masyarakat di tingkat RT – RW.

“Kita ingin Kota Bandung pilkada nya berkualitas. Untuk dapat hasil yang berkualitas ya tidak boleh demokrasi ini tercederai oleh money politik,” ujar Calon Walikota Bandung nomor urut 2, Haru Suandharu usai Deklarasi Komunitas Anti Politik Uang Di Pilkada Kota Bandung, Jumat (22/11/2024).

“Kita mengetahui hari ini kondisi sedang sulit khususnya secara ekonomi, ini bisa kemudian menimbulkan potensi-potensi ada pihak-pihak yang memanfaatkan agar membujuk masyarakat tidak menggunakan hati nurani, tapi dengan sekedarnya uang ala kadarnya,” sambungnya.

Pernyataan paslon dengan jargon HD tersebut menunjukkan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga Pilkada 2024 berjalan sesuai aturan yang berlaku. Bahwa adu visi-misi program, diharapkan benar-benar menjadi alasan warga dalam menentukan pilihannya.

“Kemudian mereka (warga) tidak lagi melihat track record, tidak melihat visi ya, pokoknya siapa yang ngasih (uang) besar. Ya akhirnya nanti yang dihasilkan pemimpin tidak berkualitas, karena proses demokrasi nya tidak berkualitas,” tegas Haru.

Haru pun mengingatkan dampak yang akan terjadi, jika proses penentuan pemimpin daerah, dihasilkan dari aksi jual beli suara.

“Saya kira kalau pemimpinnya itu menggapai kekuasaan dengan cara tidak bersih, nanti kalau dia jadi kepala daerah juga tidak akan bersih,” pungkasnya.

Hal senada juga di ungkapkan, Calon Wakil Walikota Bandung nomor urut 2, Dhani Wirianata.

Menurutnya, besaran uang yang diberikan oleh paslon untuk memilih pilihan tertentu, tidak sebanding harganya dengan masa depan Kota Bandung 5 tahun mendatang.

“Ya hitung aja jika dapat pemimpin yang memang menggunakan cara-cara itu. Jadi misal 300.000 rupiah untuk memilih artinya mereka (masyarakat) cuma di hargain 60.000 per tahun nya dari pilihan ketika mencoblos, apa itu cukup? Sedangkan dampaknya nyata 5 tahun kedepan dan masyarakat sendiri yang akan terkena imbasnya dari praktik kotor itu,” bebernya.

Dhani pun mengajak masyarakat untuk berani melapor, jika ada dugaan terkait politik uang. Terutama serangan fajar, jelang pencoblosan 27 November mendatang.

“Sekarang sudah era digitalisasi, sudah ada handphone ya bisa siapapun bisa jadi wartawan. Jadi cukup foto atau rekam, kirim ke kita buktinya,” tegas Dhani.

Hal tersebut dipertegas oleh Ketua Relawan Komunitas Anti Politik Uang, Iwan Gumilar, yang menyatakan masyarakat yang ingin melapor, tidak perlu takut atas intervensi dari pihak manapun.

Pria yang akrab dipanggil Iwong tersebut, menyatakan siap untuk mengawal bersama masyarakat demi terciptanya Pilkada yang bersih.

“Kalau ada masyarakat minta tolong ke saya, saya akan bantu. Dan saya tidak takut sama siapapun,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Satgasus HD Anti Politik Uang, Dede Ahmad Sasmita menyatakan siap untuk mensosialisasikan, juga menerima aduan dari masyarakat lewat layanan hotline WhatsApp yang aktif selama 24 jam nonstop.

“Nanti kita bakal bersosialisasi untuk masyarakat terkait tentang aduan itu, dan ada nomor telepon yang bisa diakses di 0821-2828-8989 itu 24 jam,” katanya.

Iapun menegaskan HD akan tegak lurus mewujudkan pilkada yang bersih tanpa politik uang di Kota Bandung.

“Itu komitmen kami, dan kita akan terus pegang komitmen itu,”tutupnya. **(hndr)