Beranda Daerah Polri Ungkap 207 Kasus TPPO dalam Sepekan, 510 Korban Berhasil Diselamatkan

Polri Ungkap 207 Kasus TPPO dalam Sepekan, 510 Korban Berhasil Diselamatkan

Publikbicar.com – Praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Dalam kurun waktu tujuh hari, Polri mencatat 207 laporan kasus perdagangan orang dengan 238 tersangka diamankan dan 510 orang teridentifikasi sebagai korban.

Pengungkapan tersebut merupakan hasil pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) oleh Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama jajaran Polda dan Polres di seluruh Indonesia pada 13-19 November 2026.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum terhadap jaringan perdagangan orang sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Menurut Erdi, pemberantasan TPPO merupakan salah satu program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Penanganannya tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku, tetapi juga mengedepankan pendekatan humanis terhadap masyarakat.

Dari total 510 korban yang terdata, sebanyak 448 orang merupakan orang dewasa, sedangkan 62 lainnya anak-anak. Berdasarkan komposisinya, korban terdiri atas 50 persen perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.

Direktur Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah mengungkapkan, para tersangka memiliki peran berbeda dalam jaringan perdagangan orang. Mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal hingga mucikari.

Penyidikan terhadap jaringan tersebut masih terus dikembangkan untuk mengungkap pihak-pihak yang berperan sebagai pengendali maupun pihak yang mendapatkan keuntungan dari praktik perdagangan manusia.

Adapun modus yang paling banyak ditemukan adalah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural dengan persentase 42 persen. Disusul eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen.

Modus lainnya mencakup eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, perekrutan anak buah kapal (ABK), hingga penawaran pekerjaan sebagai tentara bayaran.

READ  Transparan, Desa Pamagersari Umumkan Penerima BLT Dana Desa 2026

Menariknya, dalam pengembangan kasus perekrutan tentara bayaran, Polri menemukan adanya warga negara Indonesia yang diberangkatkan ke Rusia. Korban diketahui berasal dari sejumlah daerah, yakni Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara.

Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan, informasi mengenai keberangkatan warga Indonesia ke Ukraina masih membutuhkan pendalaman karena belum masuk dalam perkara yang secara resmi ditangani berdasarkan data tersebut.

Di luar penindakan, Polri juga menjalankan program pencegahan melalui edukasi Rise and Speak. Sepanjang periode yang sama, tercatat 279 kegiatan edukasi dengan melibatkan 47.550 peserta dari berbagai kelompok masyarakat, terutama perempuan, anak-anak, pencari kerja, serta masyarakat di wilayah rawan TPPO.

Sementara itu, sebanyak 84 korban telah dipulangkan selama pelaksanaan KRYD. Proses penanganan dilanjutkan bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI/Kementerian P2MI.

Pendampingan terhadap korban meliputi penyediaan tempat penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi anak, hingga fasilitasi pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa.

Nurul menegaskan, penyelamatan korban tidak boleh berhenti ketika mereka berhasil ditemukan. Pemulangan dan pendampingan hingga reintegrasi sosial menjadi bagian penting agar para korban tidak kembali terjerat dalam jaringan perdagangan orang.

Dalam kesempatan tersebut, Polri juga menyampaikan perkembangan penanganan kasus Almisri. Bareskrim terus berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri dan Interpol menyusul diterbitkannya Red Notice. Pencarian informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan masih berlangsung.

Adapun perkara yang melibatkan Bupati Kupang ditangani Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan asistensi dari Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri. Nurul membantah informasi di media sosial yang menyebut perkara tersebut telah diselesaikan melalui perdamaian.

READ  Menang di Padang, Persib Perpanjang Tren Positif di Puncak Klasemen

Ia memastikan proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur dan ditangani secara profesional oleh Polda NTT.

Polri pun mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan maupun prosedur pemberangkatan.

Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, memeriksa kelengkapan dokumen, serta tidak menyerahkan paspor atau dokumen pribadi kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan.

Bagi Polri, pengungkapan ratusan perkara tersebut bukan semata-mata tentang jumlah tersangka yang berhasil ditangkap. Upaya pemberantasan TPPO juga ditentukan oleh kemampuan aparat memutus mata rantai jaringan kejahatan, menyelamatkan korban, dan mencegah munculnya korban baru.(Red).

Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow

Artikulli paraprakBBWS C3 Sosialisasikan Proyek Normalisasi Sungai Cidurian
Artikulli tjetërPemkab Bogor Bangun 40 Hutan Kota, Kemendagri Dorong Jadi Percontohan Gerakan Indonesia ASRI