Beranda Daerah BPN Jatim dan TNI AU Percepat Penyelesaian Legalitas Aset Tanah Negara di...

BPN Jatim dan TNI AU Percepat Penyelesaian Legalitas Aset Tanah Negara di Surabaya

Publikbicara.com – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur bersama TNI Angkatan Udara (TNI AU) memperkuat koordinasi untuk menyelesaikan persoalan administrasi dan legalitas aset tanah milik negara di wilayah Surabaya.

Langkah tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Aset Barang Milik Negara (BMN) yang digelar Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Muljono Surabaya, Selasa (17/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Lanud Muljono itu merupakan tindak lanjut arahan pimpinan TNI AU mengenai penataan dan pengamanan aset tanah strategis yang berada dalam penguasaan institusi tersebut.

Dalam pembahasan, sejumlah objek tanah milik TNI AU Muljono menjadi perhatian, terutama yang masih membutuhkan penanganan dari sisi administrasi pertanahan dan kepastian hukum.

Kanwil BPN Jawa Timur mengerahkan sejumlah pejabat teknis untuk membahas persoalan tersebut. Mereka terdiri atas Kepala Bidang Survei dan Pemetaan, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, serta Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

Jajaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kota Surabaya II juga dilibatkan guna mendukung proses identifikasi dan penyelesaian persoalan di lapangan.

Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Muhammad Naim, menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga menjadi bagian penting dalam memastikan aset negara memiliki kejelasan administrasi sekaligus perlindungan hukum.

Menurutnya, penyelesaian persoalan BMN tidak cukup hanya melalui koordinasi kelembagaan, tetapi juga membutuhkan dukungan teknis pertanahan dan langkah konkret untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan legalitas tanah.

Dalam proses tersebut, BPN akan memberikan dukungan sesuai kewenangannya, mulai dari survei dan pemetaan, penetapan hak dan pendaftaran tanah, hingga pengendalian serta penanganan sengketa pertanahan.

Sinergi kedua institusi diharapkan dapat mempercepat penyelesaian administrasi dan legalitas aset tanah TNI AU sekaligus mengantisipasi potensi persoalan pertanahan pada masa mendatang.

READ  Usai Viral, Lalu Lintas ke Kebun Teh Nirmala Kembali Normal

Kepastian hukum atas aset BMN dinilai penting untuk memastikan pengelolaan kekayaan negara berjalan tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga aset strategis tersebut dapat terlindungi serta dimanfaatkan sesuai kepentingan negara.(Red).

Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow

Artikulli paraprakDPRD Kabupaten Bogor Setujui Raperda Dana Cadangan Pilkada 2029
Artikulli tjetërTiwi/Fadia Menang di Laga Pembuka Hongkong Open 2026