Publikbicara.com – Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya kebocoran anggaran negara yang dinilai menjadi salah satu penghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam keterangannya, Prabowo mengungkapkan bahwa sekitar 30 persen kekayaan negara berpotensi mengalami kebocoran. Bahkan, berdasarkan laporan yang diterimanya dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pemborosan juga terjadi pada belanja barang dan jasa pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Prabowo menjelaskan, program prioritas pemerintahannya disusun dengan mengacu pada Sustainable Development Goals (SDGs), yakni 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurutnya, agenda pembangunan tersebut memiliki sasaran mendasar, di antaranya menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, serta mengurangi kesenjangan sosial.
“Program saya sebetulnya sangat sederhana. Program saya saya dasarkan pada SDGs dari PBB, United Nations. Ada 17 tujuan SDGs,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung kontribusi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pernah menjadi Co-Chair Panel Tingkat Tinggi Agenda Pembangunan PBB pada 2012.
Keterlibatan SBY dalam merumuskan agenda pembangunan global tersebut dinilai sebagai kehormatan bagi Indonesia. Hasil perumusan itu kemudian menjadi salah satu landasan lahirnya SDGs.
Prabowo menyebut dua tujuan awal SDGs, yakni menghapus kemiskinan (no poverty) dan mengakhiri kelaparan (zero hunger).
Ia mengakui sejumlah pihak mungkin meragukan kemampuan Indonesia dalam mencapai target tersebut. Namun, Prabowo mengaku optimistis karena sejumlah negara telah membuktikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan.
Optimisme itu, lanjutnya, harus dibarengi dengan pembenahan tata kelola pemerintahan, terutama dalam penggunaan anggaran negara.
Prabowo mengungkapkan, berdasarkan perhitungan yang disampaikannya, sekitar sepertiga APBN atau setara Rp1.200 triliun dialokasikan untuk belanja barang dan jasa.
Dari jumlah tersebut, ia menyebut sekitar 40 persen mengalami pemborosan atau tidak memberikan hasil sebagaimana mestinya.
“Kalau sepertiga APBN itu kurang lebih Rp1.200 triliun, kalau 40 persen dari Rp1.200 triliun itu adalah Rp480 triliun. Itu adalah berapa, hampir USD 30 miliar. Hangus USD 30 miliar,” ujarnya.
Bagi Prabowo, besarnya potensi kebocoran anggaran tersebut bukan hanya menjadi persoalan, tetapi juga peluang untuk melakukan perbaikan sistem manajemen dan pengawasan keuangan negara.
Ia menilai pembenahan tata kelola menjadi kunci agar anggaran pemerintah dapat digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
“Ini bisa menjatuhkan moril kita, tapi ini bisa memberi harapan. Ini adalah masalah manajemen,” kata Prabowo.
Melalui perbaikan tersebut, Prabowo berharap pemerintah dapat menekan pemborosan anggaran sehingga sumber daya negara bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung program pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
