Publikbicara.com – Penanganan stunting tidak cukup hanya mengandalkan intervensi kesehatan dan pemenuhan gizi. Pemerintah perlu menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang menjadi pemicu, mulai dari kemiskinan, keterbatasan ekonomi keluarga hingga akses pendidikan.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Wilayah Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (3/11/2026).
Menurut Yandri, penanganan stunting harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai sektor. Pasalnya, persoalan gagal tumbuh pada anak tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
Ia menilai penguatan aktivitas ekonomi di desa menjadi salah satu langkah penting dalam menekan angka stunting. Ketika masyarakat memiliki kesempatan kerja dan penghasilan yang memadai, kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan anak juga akan meningkat.
“Kami di Kemendes melihat stunting bukan sekadar kurang gizi, tapi ada di balik itu yang perlu kami tuntaskan. Untuk penurunan stunting harus dimulai dari hulunya, di antaranya sektor kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan,” ujar Yandri.
Ia menambahkan, penciptaan aktivitas ekonomi produktif di desa harus menjadi bagian dari strategi percepatan penurunan stunting. Sebab, peningkatan pendapatan masyarakat diyakini dapat membantu menekan kemiskinan yang menjadi salah satu faktor risiko stunting.
Di sisi lain, Yandri menekankan pentingnya kerja bersama lintas kementerian dan lembaga.
Menurutnya, perlindungan terhadap anak dan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang generasi muda bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan kepentingan bersama.
Karena itu, Kemendes PDT mendorong keterlibatan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memperkuat konvergensi program pencegahan stunting hingga tingkat desa.
“Kita perlu super team. Untuk penurunan stunting ini ada Kemendagri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sejatinya ini kepentingan kita semua. Kita harus terlibat, keterlibatan itu harus pakai hati,” katanya.
Senada dengan itu, Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menilai investasi terhadap kualitas anak menjadi salah satu penentu masa depan bangsa. Menurutnya, generasi muda saat ini akan menjadi kelompok yang menentukan arah Indonesia ketika memasuki usia satu abad pada 2045.
Ia mengingatkan, anak-anak harus mendapatkan perhatian serius agar tumbuh menjadi generasi yang lebih berkualitas, mampu menghadapi perkembangan teknologi, sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya alam Indonesia.
“Anak-anak kita investasi yang sangat besar. Kalau kita tidak menjadikan anak-anak lebih hebat dari kita, maka kita adalah orang-orang yang merugi,” tutur Dimyati.
Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, upaya percepatan penurunan stunting diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Pemerintah menargetkan prevalensi stunting nasional turun menjadi 17,5 persen pada 2026, kemudian 16,3 persen pada 2027, 15,2 persen pada 2028, dan 14,2 persen pada 2029.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
