Publikbicara.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Ranny Fahd Arafiq, meminta pemerintah memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak dini untuk menekan risiko kebakaran serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
Ranny menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api dan pelayanan kesehatan setelah masyarakat terpapar asap. Pemerintah perlu mengoptimalkan langkah pencegahan dengan memanfaatkan informasi iklim, pemantauan titik panas, dan pengawasan kawasan rawan kebakaran.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya jumlah titik panas di Indonesia. Kementerian Kehutanan mencatat 372 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi pada 14 Oktober 2026, naik dari 244 titik pada sehari sebelumnya.
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan risiko kekeringan dan karhutla akibat fenomena El Niño dengan intensitas sangat kuat.
“Kebakaran hutan bukan persoalan baru yang datang tanpa peringatan. Kita sudah memiliki informasi mengenai musim kemarau, wilayah rawan kebakaran, hingga kondisi lahan yang berisiko,” ujar Ranny dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, Senin (19/10/2026).
Menurut dia, informasi tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil langkah antisipasi sebelum kebakaran meluas. Ia mengingatkan agar penanganan karhutla tidak hanya dilakukan setelah masyarakat mulai merasakan dampak kabut asap.
Selain faktor iklim, Ranny menyoroti aktivitas manusia yang berpotensi meningkatkan kerawanan kebakaran, seperti pembukaan lahan dengan cara membakar, perambahan kawasan, dan pembalakan yang menyebabkan degradasi hutan.
Ia meminta pengawasan terhadap kawasan hutan diperketat, termasuk terhadap kegiatan usaha yang telah mengantongi izin. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh aktivitas pemanfaatan hutan mematuhi ketentuan lingkungan dan pencegahan kebakaran.
“Pengawasan harus dimulai dari kawasan hutannya. Aktivitas pembalakan, baik yang berizin maupun yang melanggar hukum, perlu diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan kerusakan yang memperbesar risiko kebakaran,” katanya.
Di sisi lain, Ranny mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan yang pada 18 Oktober 2026 mengumumkan tambahan distribusi masker dan obat-obatan serta penguatan rumah oksigen bagi masyarakat terdampak karhutla di Sumatra dan Kalimantan.
Namun, ia menegaskan upaya perlindungan kesehatan harus berjalan beriringan dengan pencegahan kebakaran. Menurutnya, pemantauan titik panas, pengelolaan kawasan gambut, pengawasan kegiatan usaha, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perlu dilakukan secara konsisten.
Ranny juga mendorong koordinasi berkelanjutan antara Kementerian Kehutanan, BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla.
Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, ia menekankan pentingnya kesiapan sistem kesehatan sebelum memasuki periode rawan kebakaran, antara lain melalui pemetaan kelompok rentan, penguatan puskesmas, dan pengembangan sistem peringatan dini kesehatan.
Menurut Ranny, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya ditentukan oleh kecepatan pemadaman api, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mencegah kebakaran dan mengurangi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
