Publikbicara.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor membuka ruang penguatan kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) untuk meningkatkan kesiapsiagaan wilayah sekaligus mendukung strategi pertahanan nasional.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, saat menerima Tim Pokja Dokumen Strategis TNI AD dalam agenda audiensi dan pengumpulan data terkait “Integrasi Manajemen Logistik pada Strategi Pertahanan Pulau-Pulau Besar dan Gugusan Pulau Strategis Matra Darat” di Pendopo Bupati Bogor, Kamis (20/8/2026).
Ajat mengatakan, Pemkab Bogor selama ini telah menjalin koordinasi dengan TNI dalam berbagai bidang. Karena itu, pihaknya menyambut baik apabila sinergi tersebut diperkuat melalui kolaborasi yang lebih terarah.
“Kami sangat respon jika memang mau ada bagian-bagian yang datang dari TNI, yang selama ini kami selalu berkolaborasi,” kata Ajat.
Menurut Ajat, penguatan kerja sama tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan, tetapi juga dapat mendukung pemerintah daerah dalam memetakan potensi serta kapasitas wilayah.
Salah satu hal yang dinilai penting adalah pemanfaatan data secara terpadu, termasuk informasi mengenai infrastruktur dan sumber daya strategis yang dimiliki daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana data dan potensi yang kita miliki dapat dikelola dan dimanfaatkan secara tepat, dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing,” ujarnya.
Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI AD tetap harus berjalan dengan memperhatikan tata ruang, keamanan informasi, kewenangan kelembagaan, serta kepentingan pelayanan kepada masyarakat.
Ajat berharap kegiatan audiensi dan pengumpulan data tersebut dapat memperkuat pemahaman antara Pemkab Bogor dan TNI AD mengenai kondisi serta kapasitas wilayah.
Dengan pemetaan yang lebih baik, kata dia, kebutuhan dan potensi daerah dapat diidentifikasi secara lebih terarah untuk mendukung kesiapsiagaan menghadapi berbagai kondisi yang berpotensi berdampak terhadap masyarakat.
Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berjalan terpisah dari agenda pembangunan daerah. Penguatan kapasitas wilayah dan aspek pertahanan perlu dilakukan secara terencana agar tetap sejalan dengan pembangunan infrastruktur, konektivitas, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
