Publikbicara.com – Bupati Bogor Rudy Susmanto meminta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara cermat, terukur, dan berdasarkan skala prioritas. Anggaran yang disiapkan harus diarahkan pada kebutuhan mendesak serta program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Rudy saat memimpin Rapat Pembahasan Rancangan APBD Perubahan TA 2026 di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (18/8/2026).
Dalam pembahasan tersebut, Rudy menekankan pentingnya setiap perangkat daerah melakukan inventarisasi terhadap seluruh kewajiban dan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Langkah itu dinilai penting agar pengalokasian anggaran tidak keluar dari prioritas pembangunan daerah.
“Kita harus memastikan setiap program dan anggaran yang disusun benar-benar memiliki prioritas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai ada anggaran yang tidak efektif atau program yang tidak memberikan dampak nyata,” tegas Rudy.
Selain menata alokasi anggaran, Rudy meminta perangkat daerah mengevaluasi program yang hingga kini belum berjalan. Program yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan atau diselesaikan sampai perubahan APBD dapat dipertimbangkan untuk dialihkan kepada kebutuhan lain yang lebih mendesak.
Menurutnya, belanja daerah tidak boleh berhenti pada pemenuhan kebutuhan internal pemerintahan. Setiap rupiah anggaran harus diupayakan mampu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Saya mengingatkan bahwa belanja daerah harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Rudy juga menegaskan bahwa pembahasan APBD Perubahan membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah. Setiap kebijakan yang memiliki konsekuensi terhadap anggaran harus dibahas secara matang agar pelaksanaannya tetap efektif dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Penataan Perubahan APBD membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Setiap pengambilan kebijakan yang memiliki konsekuensi anggaran harus dibahas dan dikoordinasikan terlebih dahulu,” ungkapnya.
Di sisi lain, Rudy meminta seluruh perangkat daerah tetap fleksibel dalam mencari solusi terhadap kebutuhan yang muncul. Namun, fleksibilitas tersebut tetap harus berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
Dengan penataan tersebut, Pemkab Bogor berharap APBD Perubahan 2026 tidak hanya menjadi penyesuaian administratif, tetapi mampu memperkuat program prioritas dan memastikan belanja daerah memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
