Publikbicara.com – Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor mulai mematangkan arah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026. Anggaran perubahan tersebut didorong tidak hanya untuk menyelesaikan kewajiban anggaran sebelumnya, tetapi juga mempercepat pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2026 menjadi tahapan penting sebelum masuk pada pembahasan APBD Perubahan.
Hal itu disampaikan Rudy usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor terkait penyampaian Rancangan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026, Rabu (12/8/2026).
Menurut Rudy, penyesuaian anggaran dilakukan dengan merevisi postur APBD 2026 melalui pembahasan bersama DPRD. Pemerintah daerah juga telah melakukan penjabaran APBD sebanyak tiga kali sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu perhatian utama dalam perubahan anggaran, kata Rudy, adalah menyelesaikan pembayaran yang belum terbayarkan pada program Tahun Anggaran 2025.
Namun, ia menegaskan APBD Perubahan 2026 tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian kewajiban tersebut. Sejumlah kebutuhan pembangunan yang dinilai mendesak juga harus mendapat ruang dalam anggaran.
“Prioritas utama adalah melakukan pembayaran yang belum terbayar dalam program Tahun Anggaran 2025. Yang kedua, kita bukan hanya berfokus terhadap apa yang belum dibayar, tapi infrastruktur pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, infrastruktur kesehatan, infrastruktur jalan, dan lain sebagainya,” ujar Rudy.
Rudy menyebut pembangunan dan perbaikan infrastruktur menjadi salah satu sektor yang akan diperkuat melalui APBD Perubahan. Selain pendidikan, kesehatan dan jalan, pemerintah juga memberi perhatian terhadap sektor sosial serta ekonomi kemasyarakatan.
Sejumlah ruas jalan bahkan telah masuk dalam daftar perhatian pemerintah daerah dan DPRD. Di antaranya Jalan Dramaga serta sejumlah jalan di Kecamatan Nanggung.
Rudy memastikan proses untuk beberapa program tersebut telah berjalan, termasuk tahapan lelang.
“DPRD Kabupaten Bogor berpesan kepada kami untuk lebih cepat dalam menindaklanjuti beberapa usulan-usulan prioritas. Salah satunya adalah Jalan Dramaga, lalu kedua ada jalan di Kecamatan Nanggung,” katanya.
Menurut Rudy, arah kebijakan anggaran antara Pemkab Bogor dan DPRD pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pembiayaan pembangunan diarahkan untuk mendukung sejumlah target daerah, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan rata-rata lama sekolah, hingga percepatan perbaikan infrastruktur dasar.
“Kita sama-sama ingin mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bogor, mengejar rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bogor, mengejar beberapa perbaikan infrastruktur yang ada, baik infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, dan sosial ekonomi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bogor,” ungkapnya.
Rudy juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Bogor, termasuk fraksi-fraksi di DPRD serta berbagai elemen masyarakat yang selama ini memberikan masukan terhadap arah pembangunan daerah.
Ia berharap pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 menghasilkan kesepakatan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat pelaksanaan program prioritas.
Setelah KUA-PPAS Perubahan 2026 disepakati Pemkab Bogor dan DPRD, proses selanjutnya akan berlanjut pada pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
