Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani.
Publikbicara.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong pembentukan Joint Task Force Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) guna mengawal proses ratifikasi hingga implementasi perjanjian dagang tersebut agar berjalan tepat waktu.
Usulan itu menjadi salah satu hasil utama dari kegiatan APINDO Business Mission to Europe 2026 yang berlangsung pada 11 – 19 Juni 2026 di Amsterdam, Den Haag, Brussels, dan Paris. Misi tersebut dipimpin Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral yang juga Ketua Dewan Pakar APINDO, Mari Elka Pangestu, serta sejumlah pelaku usaha dari berbagai sektor.
Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengatakan, perhatian saat ini tidak lagi hanya berfokus pada penyelesaian negosiasi IEU-CEPA, tetapi juga memastikan manfaat perjanjian dapat segera dirasakan oleh dunia usaha dan perekonomian nasional.
“Keberhasilan IEU-CEPA ditentukan berdasarkan kemampuan memastikan ratifikasi dan implementasinya berjalan efektif, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan pelaku usaha, pekerja, dan perekonomian,” ujar Shinta dalam keterangannya, Selasa (23/6).
Menurutnya, percepatan implementasi IEU-CEPA menjadi penting mengingat fasilitas Generalised Scheme of Preferences (GSP) Uni Eropa untuk Indonesia akan berakhir pada 31 Desember 2026.
Apabila IEU-CEPA belum berlaku pada awal 2027, Indonesia berpotensi menghadapi kondisi cliff edge atau titik kritis berupa kenaikan tarif ekspor ke pasar Eropa. Dampak tersebut dinilai dapat dirasakan sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, furnitur, hingga produk perikanan.
Melalui pembentukan Joint Task Force, APINDO berharap pemerintah dan dunia usaha dapat bersinergi dalam memastikan kesiapan ratifikasi, implementasi, serta pemanfaatan IEU-CEPA secara optimal.
Selama misi bisnis di Eropa, APINDO juga melakukan serangkaian pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di Belanda, Belgia, dan Prancis. Pertemuan tersebut difokuskan untuk memperkuat dukungan terhadap proses ratifikasi, sekaligus membahas isu keberlanjutan, investasi, dan peningkatan daya saing industri nasional.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga akses produk Indonesia ke pasar Uni Eropa dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional menjelang berakhirnya fasilitas preferensi tarif yang selama ini dinikmati.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
