DPR Kawal Reformasi Pasar Modal, Minta OJK Perkuat Pengawasan BEI

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Foto : Yoga/Andri. Dok: Parlementaria.

Publikbicara.com – DPR RI menegaskan komitmennya mengawal reformasi tata kelola pasar modal melalui penguatan pengawasan terhadap Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan parlemen untuk menjaga kredibilitas dan stabilitas sektor keuangan nasional.

Komitmen itu disampaikan usai pertemuan pimpinan DPR RI dengan Ketua Dewan Komisioner OJK serta jajaran direksi baru BEI periode 2026 – 2030 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan DPR bersama OJK dan direksi baru BEI telah membahas langkah-langkah pembenahan tata kelola bursa agar lebih baik ke depan.

“Kami barusan sudah melakukan koordinasi dan kemudian diskusi yang panjang bagaimana kemudian OJK yang baru dan Direktur Bursa (Efek Indonesia) yang baru untuk membenahi tata kelola bursa sehingga lebih baik ke depannya,” ujar Dasco dikutip dari Parlementaria.

Menurut Dasco, DPR juga meminta OJK memperkuat fungsi pengawasan terhadap aktivitas pasar modal guna meningkatkan kepercayaan investor. Sejumlah kesepakatan telah dicapai agar reformasi yang sedang berjalan mampu memperkuat integritas dan transparansi bursa.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengumumkan tujuh direksi BEI yang lolos proses fit and proper test dari 28 kandidat yang diajukan. Mereka adalah Jeffrey Hendrik sebagai Direktur Utama, Saidu sebagai Direktur Penilaian Perusahaan, Munim sebagai Direktur Teknologi Informasi, Umi Kulsum sebagai Direktur Keuangan dan SDM, Iding Pardi sebagai Direktur Pengembangan, Yulianto Aji Sadono sebagai Direktur Pengawasan, serta Irfan Susandi sebagai Direktur Perdagangan.

Friderica menegaskan, direksi baru tersebut diminta melanjutkan reformasi integritas pasar modal dan mengedepankan tata kelola yang baik guna memperkuat kepercayaan investor domestik maupun global.

Direktur Utama BEI terpilih, Jeffrey Hendrik, menyatakan jajaran direksi periode 2026 – 2030 berkomitmen meneruskan reformasi pasar modal melalui peningkatan transparansi, penguatan integritas, serta pendalaman pasar dari sisi permintaan dan penawaran.

Upaya tersebut dinilai penting untuk mewujudkan Bursa Efek Indonesia sebagai bursa berstandar internasional yang mampu bersaing dengan pasar modal global.

Penguatan tata kelola pasar modal menjadi perhatian seiring meningkatnya peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional. Jumlah investor pasar modal Indonesia hingga pertengahan 2026 tercatat telah melampaui 17 juta Single Investor Identification (SID), sehingga pengawasan dan reformasi yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sari Yuliati, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, serta Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal Bawazier.(Red).