Satgas Mitigasi PHK Resmi Dibentuk, Pemerintah Janji Bela Pekerja

Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Lapangan Silang Monumen Nasional, Jumat, 1 Mei 2026. Foto: BPMI Setpres.

Publikbicara.com – Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi pekerja dengan mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).

“Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh. Yang diancam PHK, kita akan membela dan melindungi saudara-saudara sekalian,” ujar Presiden dalam sambutannya seperti dikutip dari BPMI Setpres.

Pembentukan Satgas Mitigasi PHK ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam merespons potensi gelombang pemutusan hubungan kerja di tengah dinamika ekonomi. Presiden menegaskan, negara tidak akan tinggal diam jika pekerja menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan.

Ia bahkan menyatakan bahwa pemerintah siap mengambil langkah lebih jauh apabila dunia usaha tidak mampu bertahan.

“Kalau ada pengusaha yang menyerah, negara kita kuat. Negara akan mengambil alih dan membela rakyat Indonesia,” tegasnya.

Selain itu, Presiden juga menyoroti penguatan program perlindungan sosial sebagai bagian dari kebijakan menyeluruh pemerintah.

Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 triliun untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kita memberi perlindungan sosial yang sangat besar bagi rakyat,” ungkapnya.

Dalam arahannya kepada jajaran kabinet, Presiden menekankan agar setiap kebijakan yang diambil harus berpihak kepada rakyat kecil.

“Kalau kebijakan itu menguntungkan rakyat kecil, laksanakan. Tidak usah ragu,” kata Presiden.

Momentum Hari Buruh Internasional dimanfaatkan pemerintah untuk menegaskan kehadiran negara, tidak hanya dalam situasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga saat masyarakat menghadapi tekanan, khususnya ancaman PHK.(Red).