Publikbicara.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan, mengingatkan kepala daerah untuk tidak terjebak pada kebijakan populis dalam penentuan upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Pernyataan ini disampaikan Budi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kamis (7/11/2024).
Di hadapan kepala daerah dari seluruh Indonesia, Budi menyoroti pentingnya pendekatan yang bijaksana dalam menentukan kebijakan upah minimum.
Menurutnya, kenaikan upah yang tidak rasional dan berlebihan bisa memicu dampak negatif terhadap perekonomian, termasuk dalam hal pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sektor tenaga kerja.
“Kita harus menghindari keputusan populis yang hanya terlihat menguntungkan di awal, namun berdampak buruk dalam jangka panjang. UMP atau UMK yang terlalu tinggi bisa memengaruhi rekrutmen tenaga kerja baru, memicu pergeseran pekerja ke sektor informal, dan bahkan meningkatkan ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulasi yang ada,” tegas Budi.
Selain isu upah minimum, Budi juga mengingatkan para kepala daerah akan dua agenda penting yang membutuhkan perhatian serius dalam waktu dekat, yaitu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 dan penetapan kebijakan upah minimum.
Menurutnya, kedua hal ini harus dikelola dengan cermat agar tidak menciptakan ketidakstabilan ekonomi maupun politik di daerah.
Dalam sesi pertama penyampaian materi, Budi menitipkan pesan bagi kepala daerah untuk terus menjaga stabilitas politik dan keamanan.
Menurutnya, harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan di era yang semakin dinamis ini.
“Keseimbangan antara stabilitas politik dan keamanan sangat penting.
Kepala daerah perlu aktif menjaga ketertiban dan menjalin komunikasi dengan semua pemangku kepentingan, terutama menjelang Pilkada 2024,” ujarnya menambahkan.
Rapat Koordinasi Nasional yang diadakan di SICC ini diharapkan menjadi wadah bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan berbagai program strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi dan politik di tahun mendatang.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
