Bogor, Publikbicara.com – Gegernya bumi Tegar Beriman Terkait tindakan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor yang pelesiran ke Bali dimasa pandemi Covid-19 menuai banyak polemik dari berbagai kalangan dan tuai sorotan dimulai dari pengamat publik, masyarakat bahkan aktivis mahasiswa.
Hendi Ketua Umum IMM Cabang Bogor, melihat kejadian ini amat miris akan kejadian ini yang dimana posisi masyarakat ekonomi sedang merosot, kemiskinan meningkat, harga sembako melambung tinggi, minyak goreng sulit di dapatkan dan pengangguran pun masih cukup besar di Kabupaten Bogor berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor bahkan di umumkan secara langsung oleh Bupati Bogor Melalui statement persnya tanggal 14 November 2021 lalu
Lanjut Hendi, DPRD sebagai pejabat publik yang memiliki Kode Etik. Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan yang mengatur sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan yang ditetapkan dalam pelaksanaan wewenang, tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPRD.
“Malah saya aneh menilai DPRD kabupaten Bogor sendiri, Ketua DPRD Kabupaten Bogor menyatakan bahwa dirinya belum tahu ada anggota DPRD yang berangkat ke Bali karena jika itu adalah kunjungan kerja seyogyanya mekanisme penyerapan anggarannya ditempuh terlebih dahulu serta harus ada ACC darinya dan ketua komisi 1 menuding ada miskomunikasi dengan ketua DPRD karena menurut Dirinya sebelum keberangkatan ke Bali, pihaknya melalui Pendamping Dewan sudah memberikan surat pemberitahuan kepada Ketua DPRD. Apakah tindakannya di tubuh DPRD sudah memenuhi kode etiknya?,” kata Hendi.
Masih kata Hendi, sekelas ketua komisi 1 DPRD kabupaten Bogor yang tidak mau di tuding, karena yang dilakukan itu bukan pelesiran. Dan pihaknya ke Bali itu melakukan studi banding terkait pengamanan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Karena harus ada pembanding dan bahan dalam rapat, maka pihaknya memilih Bali untuk study banding dengan alasan karena di Bali itu hari Senin dan Selasa, hari ini Rabu kami sudah ada di Pemda lagi dan mengadakan rapat. Kan kita rapat kerja itu harus ada pembanding dan harus ada bahan. Kalau bikin Perda aja harus ada naskah Akademik harus ada pembanding di daerah lain
“Artinya jika semua alasan di atas adalah menjadi satu narasi besar untuk kemajuan kabupaten Bogor, kami tantang DPRD kabupaten Bogor khususnya komisi 1 untuk mengimplementasikan apa yang sudah di dapat dalam kunjungan kerjanya. Serta kami mendesak Ketua DPRD Kabupaten Bogor untuk membenahi tubuh DPRD yang masih kurang enak di pandang secara Komunikasi publik dan bersikap tegas kepada anggotanya yang melanggar aturan bahkan pengambilan keputusannya pun harus jelas sehingga tidak ada banyak komando dalam tubuh DPRD, jika dalam kurun waktu dekat belum ada pernyataan tegas dari ketua DPRD, IMM siap geruduk gedung dewan dan mengajak dialog membuka hasil dari pada Plesirannya,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Dikabarkan melakukan pelesiran di Bali, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor angkat bicara, menurut Ketua Komisi I Usep Supratman keberangkatan Komisi I sudah sesuai tata tertib dewan bukan liburan melainkan kunjungan kerja.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan, bahwa dirinya belum tahu ada anggota DPRD yang berangkat ke Bali karena jika itu adalah kunjungan kerja seyogyanya mekanisme penyerapan anggarannya ditempuh terlebih dahulu. (Fex)
