JAKARTA — Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak memukul rata pembagian subsidi kuota internet seperti yang dilakukan tahun lalu.
“Hendaknya kategori penerima adalah yang tidak mampu saja. Ukurannya, misalnya, merujuk data laporan dari sekolah saja,” kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim kepada CNNIndonesia.com.
Menurut dia, distribusi kuota yang diberikan kepada semua peserta di lingkungan pendidikan menjadikan program itu tak efektif.
Ia menyinggung target distribusi subsidi kuota 2020 yang tak tercapai. Kemendikbud menargetkan subsidi diterima 59 juta orang, namun yang mendapat kuota hanya 35,5 juta orang.
Selama penerapan subsidi kuota tahun lalu, kata dia, masih banyak siswa maupun guru yang mengeluh tak dapat kuota. Sementara yang tidak membutuhkan mengaku dapat bantuan, seperti dialami anggota Ombudsman Alvin Lie yang sedang menempuh pendidikan S3.
“Ke depan Kemdikbud mesti benar-benar serius me-manage pendataan sekolah, termasuk jauh-jauh hari koordinasi dengan dinas dan sekolah,” tutur Satriwan.
Ia juga berharap pemberian kuota kali ini tak akan dibatasi. Tahun lalu, subsidi kuota dibagi menjadi kuota umum dan kuota belajar. Kuota umum yang bisa dipakai sepuasnya hanya dibatasi hingga 5 gigabyte.
Akibatnya, banyak penerima mengeluh kuota umum sudah habis sebelum 30 hari. Padahal, sekolah banyak menggunakan platform yang tak bisa diakses menggunakan kuota belajar.
Menurut Satriwan, perkara optimalisasi pemakaian kuota bisa diatur dengan memastikan kuota yang tersisa setiap bulan tidak langsung hangus. Dengan begitu, pemerintah bisa menghemat anggaran.
Tapi di luar itu, ia menekankan bantuan kuota tak bisa jadi satu-satunya solusi untuk mendorong pembelajaran daring di sekolah. Ia mengatakan pemerintah harus menyediakan infrastruktur pendukung bagi siswa dan guru di penjuru daerah.
“Perluas jangkauan internet, perbaiki kualitas jaringan yang buruk di daerah, tambah bangun BTS/tower, perluas hotspot internet. Ini juga akan berdampak ganda di masa mendatang,” tambah dia.
Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengumumkan subsidi kuota akan dihadirkan lagi mulai Maret-Mei 2021. Ini dilakukan untuk mendorong pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang masih dilakukan mayoritas sekolah.
Kemendikbud mencatat masih ada 185.552 sekolah yang melakukan PJJ. Meskipun sudah diizinkan membuka sekolah mulai bulan ini, sejumlah daerah banyak yang mengurungkan niat membuka sekolah karena perkembangan pandemi yang masih masif.
Sumber:Cnn Indonesia