CIANJUR — Carut marutnya kualitas dan waktu pendistribusian bantuan sosial masyarakat terdampak Covid-19 di Kabupaten Bogor menimbulkan polemik ditengah masyarakat, ditemukan beberapa kasus beras yamg di distribusikan oleh Pemkab Bogor kualitasnya kurang baik dengan banyak ditemukan batu dan kutu, ditambah lagi sudah lebih dari 1 bulan penyaluran bantuan tahap pertama sebesar 6000 ton juga belum selesai, masih ada sisa 12 Kecamatan yang belum terdistribusi.
Dalam rapat klarifikasi DPRD dengan Bulog Cabang Cianjur (4/5) sekaligus meninjau kesiapan stok Bulog untuk mencukupi kebutuhan beras bansos Kabupaten Bogor yang sesuai dengan Surat Kesepakatan antara Bulog dengan Pemkab Bogor adalah sebanyak 18.000 ton dengan harga Rp. 10.543,- per Kg.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, H. Wawan Hikal Kurdi dengan tegas menyatakan bulog harus komitmen dengan kesepakatan awal bahwa sanggup menyiapkan beras kualitas medium sebanyak 6000 ton tiap bulannya.
“Sesuai perjanjian kerjasama yang dibuat antara Bulog dengan Pemkab Bogor tertuang bahwa bulog akan menyediakan beras sebanyak 18.000 ton yang terbagi dalam 3 tahap pendistribusian dengan kualitas medium, tapi melihat fakta hari ini apalagi banyak laporan dari masyarakat kualitasnya kurang baik dan waktu pendistribusian yang cukup lama, lebih baik di berikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.” Ungkap Politisi Partai Golkar tersebut.
Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bogor yang juga anggota Komisi II DPRD, H. Achmad Tohawi. “Kalau lihat kondisi dan fakta dilapangan terkait kualitas beras dan belum semua kecamatan terdistribusi, lebih baik diberikan bantuan tunai biar masyarakat sendiri yang membeli berasnya bahkan bisa sekalian dengan lauk pauknya”.
Sementara itu Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Lukmanudin Ar Rasyid yang juga politisi PKB ini mengungkapkan “Sesuai dengan rapat evalusi tadi, kita hargai komitmen Bulog yang ingin memperbaiki kualitas berasnya dan meningkatkan volume produksinya, jadi biar Bulog selesaikan dulu pemenuhan pesanan tahap pertama yang masih kurang 12 Kecamatan lagi, nah nanti kita evaluasi apakah kualitas berasnya sesuai atau tidak dengan yang tadi kita tinjau, kalau tidak ya nanti Komisi II akan merekomendasikan untuk mengganti mekanisme bantuan beras ke BLT.”
Ditemui juga dilokasi, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Irvan Tabrani yang mengatakan bahwa segera bulog harus meninjau ulang kualitas beras yang didistribusikan untuk Kabupaten Bogor.
“Saya sudah berkomunikasi dengan masyarakat yang mengeluhkan ke saya terkait kualitas beras yang kurang baik yang mereka terima, saya akan kembali berkomunikasi dengan semua perangkat pemerintahan baik Desa, Kecamatan ataupun Kabupaten Bogor untuk masyarakat yang sudah menerima bantuan beras yang kualitasnya buruk dan belum dikonsumsi agar mengembalikan untuk diganti dengan beras kualitas yang baik, kalau masalah BLT saya belum bisa menjawab, kita tunggu saja komitmen Bulog, kalau tidak komit ya kita akan kompak mengusulkan perubahan metode dari bantuan beras ke Bantuan Tunai.” Pungkas politisi PKS ini.
(Edo)
