Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Jadi Sorotan, Komisi III DPR Minta Kapolri Buka Fakta

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Foto:Parlementaria.

Publikbicara.com – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia menjadi salah satu agenda utama yang akan didalami Komisi III DPR RI dalam rapat kerja bersama Kapolri, Kamis (12/11/2026).

Dalam rapat yang dijadwalkan berlangsung pukul 08.30 hingga 12.00 WIB tersebut, Komisi III DPR tidak hanya meminta penjelasan mengenai penegakan hukum atas dugaan penyadapan ilegal (illegal interception), tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya aktivitas lain yang diduga berkaitan dengan para tersangka.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan pihaknya ingin Kapolri mengungkap seluruh fakta secara terbuka, termasuk dugaan rangkaian tindakan ilegal yang disebut-sebut memiliki keterkaitan satu sama lain.

Menurut Habiburokhman, persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada dugaan penyadapan. Ia menyebut terdapat sejumlah dugaan aktivitas lain yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum.

“Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya, seperti surveillance ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain-lain, yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” ujar Habiburokhman, dikutip dari laman Parlementaria.

Politisi Partai Gerindra itu meminta seluruh informasi mengenai dugaan aktivitas tersebut didalami secara serius. Ia menilai, apabila rangkaian perbuatan itu terbukti, persoalannya dapat mengarah pada dugaan tindak pidana makar sebagaimana dikaitkan dengan Pasal 160 KUHP.

Karena itu, rapat kerja bersama Kapolri dinilai menjadi momentum bagi Komisi III DPR untuk meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara sekaligus mengungkap dugaan aktivitas lain yang disebut berkaitan dengan kasus tersebut.

Habiburokhman memastikan seluruh anggota Komisi III telah mengonfirmasi kehadiran dalam rapat yang dijadwalkan berlangsung selama tiga setengah jam tersebut.

“Rapat akan mulai jam 8.30 dan berakhir pukul 12, semua anggota konfirmasi hadir,” pungkasnya.

Rapat kerja ini menjadi perhatian karena pembahasan tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran hukum berupa penyadapan ilegal, tetapi juga tudingan adanya aktivitas terorganisasi yang disebut berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.(Red).