Publikbicara.com – Penguatan pertahanan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan personel dan sistem pengamanan. Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan juga dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal tersebut disampaikan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat meninjau sejumlah lokasi strategis pengamanan Pulau Terluar di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Rabu (11/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Maruli yang merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) bersama rombongan mendatangi sejumlah fasilitas strategis, yakni Pos Komando Taktis (Kotis) Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonkav 8/NSW/2 Kostrad, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, serta Pos TNI Angkatan Laut (Posal) Dermaga Sei Pancang.
Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi kawasan perbatasan, pelaksanaan tugas pengamanan, hingga kesiapan personel dan sarana prasarana yang menunjang pengawasan wilayah terluar Indonesia.
Namun, dalam keterangannya kepada awak media, Maruli menekankan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan memiliki cakupan lebih luas daripada sekadar urusan pertahanan dan keamanan.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar juga menjadi perhatian pemerintah sebagaimana arahan Presiden.
“Petunjuk dari Presiden bahwa badan ini juga ikut mengelola kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,” ujar Maruli.
Ia menjelaskan, perhatian terhadap kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan memiliki keterkaitan erat dengan upaya memperkuat pertahanan negara. Kehadiran pemerintah melalui pembangunan dan peningkatan kesejahteraan diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap negara sekaligus memperkuat nasionalisme masyarakat.
“Itu jelas sangatlah berhubungan bagaimana pertahanan suatu wilayah dengan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga jiwa-jiwa nasionalisme dari masyarakat di daerah tersebut akan muncul dimana adanya perhatian dari pemerintah,” tegasnya.
Pandangan tersebut menempatkan masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam menjaga ketahanan wilayah perbatasan. Sebab, keberadaan negara di kawasan terluar tidak hanya tercermin melalui pos penjagaan dan kehadiran aparat, tetapi juga melalui perhatian terhadap kebutuhan serta kehidupan warga yang menetap di wilayah tersebut.
Hasil kunjungan ke Sebatik selanjutnya diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kesiapan personel, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta mendorong pembangunan kawasan perbatasan.
Dengan demikian, pengamanan wilayah terluar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan memperkuat ketahanan nasional.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
