Publikbicara.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memaparkan sejumlah persoalan desa dalam Rapat Koordinasi Membahas Situasi Terkini Bidang Politik dan Keamanan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang titik kejadiannya banyak berada di wilayah desa. Yandri menilai, penanganan karhutla membutuhkan strategi yang tepat serta pendekatan khusus kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Saya kira karena ini ada di desa berkaitan dengan masyarakat desa maka perlu pendekatan secara khusus agar tidak ada kesalahpahaman,” ujar Yandri.
Ia menegaskan, penanganan persoalan tersebut memerlukan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sesuai tugas, fungsi, serta keahlian masing-masing. Upaya itu diharapkan dapat mengatasi dampak karhutla sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas tanpa terganggu asap.
Karhutla dan sebaran titik panas dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan Sumatera Selatan. Dampak asap juga disebut menjangkau wilayah lain, termasuk Jakarta, yang mengalami penurunan kualitas udara hingga masuk kategori tidak sehat pada Jumat sebelumnya.
Selain karhutla, Yandri turut menyoroti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang belum beroperasi serta persoalan lahan desa yang masih berstatus sengketa. Sengketa tersebut berpotensi memicu konflik antarwarga, menghambat pembangunan desa, dan menimbulkan kerugian ekonomi.
Persoalan lain yang dibahas ialah keberadaan pos bantuan hukum (posbankum) di desa. Program yang dijalankan melalui kerja sama dengan Kementerian Hukum tersebut diharapkan membantu masyarakat memperoleh akses penyelesaian persoalan hukum di tingkat desa.
Yandri juga menekankan pentingnya komunikasi dengan berbagai asosiasi pemerintahan dan masyarakat desa untuk mempercepat pembangunan serta menyelesaikan persoalan di daerah. Sejumlah organisasi yang disebut antara lain PAPDESI, APDESI Merah Putih, PP PPDI, APDESI, DPN PPDI, PABPDSI, ABPEDNAS, KOMPAKDESI, AKSI, dan GEMA Desa.
“Ini penting untuk kita menjalin komunikasi yang baik, bersama para asosiasi dan masyarakat desa karena banyak isu desa yang harus kita selesaikan sama-sama,” kata Yandri.
Menanggapi paparan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman disebut akan menindaklanjuti berbagai persoalan itu bersama kementerian dan lembaga terkait.
Penanganan lintas sektor dinilai penting karena persoalan di desa tidak hanya berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan stabilitas keamanan nasional, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas, termasuk memicu persoalan lintas negara akibat karhutla dan sebaran asap.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
