Publikbicara.com – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengevaluasi konsumsi Jenis BBM Tertentu (JBT) sepanjang Semester I 2026. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan ketersediaan bahan bakar untuk operasional kapal, termasuk menghadapi rencana penambahan kapal dan pembukaan rute baru.
Rapat koordinasi dan evaluasi tersebut berlangsung di Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/10). Pertemuan membahas pengelolaan kebutuhan BBM, sistem pengawasan konsumsi, serta kesinambungan pasokan untuk mendukung layanan angkutan laut PELNI di berbagai wilayah Indonesia.
Direktur Utama PELNI Budi Setyawan Wijaya mengatakan, kepastian pasokan BBM merupakan faktor penting bagi keberlangsungan operasional kapal, terutama dalam menjalankan penugasan pemerintah dan melayani masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi.
“Melalui forum ini, kami ingin memastikan kebutuhan BBM PELNI, baik untuk tahun ini maupun ke depan, dapat terpenuhi dengan baik. Terlebih PELNI akan menghadapi penambahan kapal dan rute baru yang tentunya membutuhkan dukungan dan komitmen pemenuhan BBM dari BPH Migas dan Kementerian Perhubungan,” ujar Budi.
Menurut Budi, peningkatan kebutuhan operasional tersebut perlu diimbangi dengan perencanaan pasokan yang memadai. Ketersediaan BBM yang terjamin menjadi salah satu faktor penunjang kelancaran pelayaran sekaligus keberlanjutan layanan transportasi laut nasional.
Selain memastikan pasokan, PELNI juga memperkuat pengawasan penggunaan BBM melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang terukur. Pengelolaan dilakukan mulai dari penerimaan bahan bakar, pemanfaatan di kapal, hingga evaluasi konsumsi berdasarkan data operasional.
Budi menegaskan, transparansi dalam pengelolaan BBM diperlukan agar pemanfaatan bahan bakar yang mendapat dukungan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sesuai kebutuhan.
Di sisi lain, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengapresiasi sistem pengendalian BBM yang diterapkan PELNI. Ia menilai pencatatan yang terintegrasi memungkinkan kebutuhan bahan bakar setiap kapal dihitung, dipantau, dan dievaluasi secara lebih terukur.
“Kami melihat pengelolaan BBM di PELNI telah berjalan dengan sistem yang cukup baik. Setiap tahapan didukung pencatatan dan data yang terintegrasi, sehingga kebutuhan BBM masing-masing kapal dapat dihitung, dipantau, dan dievaluasi secara lebih terukur,” kata Wahyudi.
Ia menekankan bahwa pengelolaan BBM subsidi harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tepat sasaran. Pengawasan yang memadai dibutuhkan untuk memastikan dukungan pemerintah benar-benar menunjang kegiatan transportasi laut sesuai peruntukannya.
Menurut Wahyudi, peran PELNI tidak terbatas pada mobilitas penumpang. Jaringan pelayarannya juga mendukung distribusi barang dan komoditas daerah serta memperkuat konektivitas antarpulau dan antarprovinsi, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).
Karena itu, kepastian pasokan BBM dinilai penting untuk menjaga kesinambungan layanan, terutama bagi masyarakat di daerah yang memiliki pilihan transportasi terbatas.
Budi berharap dukungan penyediaan BBM bagi angkutan laut dapat terjaga dari sisi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Ketiga aspek tersebut menjadi penunjang bagi PELNI dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan mendukung pemerataan ekonomi.
PELNI menyatakan akan melanjutkan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan BBM secara berkala untuk menjaga efisiensi serta akuntabilitas operasional.
Saat ini, PELNI mengoperasikan 83 kapal yang terdiri atas 26 kapal penumpang, 30 kapal perintis, 17 kapal rede, sembilan kapal tol laut, dan satu kapal ternak.
Perusahaan juga didukung 43 kantor cabang yang melayani 357 pelabuhan singgah melalui 1.111 ruas pelayaran, serta 306 terminal point yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Dengan cakupan layanan tersebut, ketersediaan BBM menjadi salah satu komponen penting dalam menjaga kelancaran pelayaran dan mendukung konektivitas nasional.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
