Publikbicara.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), mulai dari dukungan anggaran, kualitas sumber daya manusia, hingga sarana kerja. Penguatan tersebut dinilai penting agar komunikasi kebijakan pemerintah berjalan efektif di tengah derasnya arus informasi dan maraknya penyebaran berita bohong.
Tito menegaskan, komunikasi publik tidak cukup hanya mengandalkan penyampaian informasi mengenai program pemerintah. Diperlukan strategi yang terencana, koordinasi lintas pemerintahan, serta kemampuan mengelola media agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan memahami kebijakan yang dijalankan.
Pesan itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Orkestrasi Agenda Setting Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (14/10/2026). Kegiatan berlangsung secara hybrid, dengan Tito mengikuti acara secara daring dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Menurut Tito, persepsi masyarakat terhadap pemerintah turut dipengaruhi oleh informasi yang beredar melalui media. Dalam sistem demokrasi, persepsi tersebut berkaitan dengan dukungan dan legitimasi publik terhadap kebijakan maupun program pemerintah.
“Persepsi publik untuk menyampaikan dukungan atau tidak, sangat dipengaruhi sekali oleh peran dari media,” kata Tito.
Ia juga mengingatkan adanya tantangan firehose of falsehood, yakni pola penyebaran informasi palsu secara masif dan berulang sehingga berpotensi mengaburkan fakta di tengah masyarakat. Dalam situasi tersebut, informasi yang benar dapat kalah menonjol apabila tidak disampaikan secara konsisten dan efektif.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan informasi mengenai program dan capaian pembangunan tersampaikan dengan baik. Diskominfo daerah dinilai memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan kebutuhan informasi masyarakat sekaligus menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Dalam konteks daerah, pemerintahan daerah, [Dinas] Kominfo menjadi ujung tombak, salah satu mitra yang penting,” ujarnya.
Tito meminta Diskominfo menyelaraskan komunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk melalui koordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Sinkronisasi tersebut diharapkan membuat informasi mengenai kebijakan nasional dapat diperkuat dengan pemberitaan tentang pelaksanaan program dan capaian pembangunan di daerah.
Ia juga mendorong pengelolaan media dilakukan secara sistematis, baik melalui media konvensional maupun platform digital. Menurutnya, komunikasi pemerintah membutuhkan saluran yang terkoordinasi agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap sejalan.
“Saya minta teman-teman Dinas Kominfo mendukung, memiliki saluran nantinya dengan Bakom, dan kami akan dukung Bakom melalui Puspen Kemendagri untuk meyakinkan bahwa teman-teman [Dinas] Kominfo betul-betul bisa paralel dengan pemberitaan-pemberitaan Bakom,” ungkapnya.
Anggaran dan SDM Jadi Perhatian
Di sisi lain, Tito menyoroti perlunya pemerintah daerah memberikan perhatian lebih besar terhadap kelembagaan Diskominfo. Ia menilai, status urusan komunikasi dan informatika sebagai urusan wajib non-pelayanan dasar berpotensi membuat sektor tersebut belum menjadi prioritas di sejumlah daerah.
Padahal, kemampuan pemerintah menjelaskan kebijakan kepada masyarakat merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Karena itu, pembenahan tidak boleh berhenti pada koordinasi pemberitaan, tetapi juga perlu menyentuh dukungan operasional dan kapasitas organisasi.
Tito meminta pemerintah daerah memperhatikan kecukupan anggaran, jumlah personel, ketersediaan peralatan, serta jenjang karier aparatur yang menangani komunikasi publik.
“Harus kita memperkuat kehumasan. Makanya anggarannya pun, jumlah personelnya, peralatannya, kemudian juga jenjang kariernya, itu mendapat atensi, kita perbaiki, dijadikan prioritas,” tegasnya.
Selain itu, perencanaan anggaran perlu disusun secara jelas agar penggunaan sumber daya benar-benar mendukung kebutuhan komunikasi pemerintah. Penempatan kepala Diskominfo juga perlu mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman di bidang komunikasi dan informatika.
“Jadi dengan demikian orang yang mengawaki betul-betul orang yang memahami tentang urusan pekerjaan, komunikasi dan informasi,” tandas Tito.
Penguatan Diskominfo menjadi salah satu perhatian dalam agenda komunikasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Bakom RI mengusung tema “Dua Tahun Gerak Nyata” sebagai landasan untuk mengomunikasikan berbagai program dan capaian pemerintah kepada masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan serta perwakilan kepala Diskominfo dari seluruh Indonesia, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Melalui penguatan kelembagaan, koordinasi, dan kompetensi aparatur, pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan komunikasi publik secara lebih terarah. Tantangannya bukan hanya memastikan informasi pemerintah tersebar luas, tetapi juga menghadirkan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
