Publikbicara.com – Anggota Komisi I DPR RI Rudianto Tjen mendorong penguatan peran Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai koordinator utama dalam menyinergikan kerja berbagai unsur intelijen nasional. Langkah tersebut dinilai penting agar informasi hasil deteksi dini dapat segera ditindaklanjuti untuk mencegah potensi ancaman keamanan.
Rudianto menyampaikan hal itu dalam pertemuan Komisi I DPR RI dengan jajaran Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Sulawesi Selatan saat kunjungan kerja reses di Makassar, Sabtu (10/10/2026).
Menurut Rudianto, kemampuan BINDA mendeteksi potensi gangguan sebelum kejadian berlangsung perlu diimbangi dengan koordinasi yang efektif bersama instansi terkait, termasuk TNI dan Polri. Tanpa tindak lanjut yang terintegrasi, informasi intelijen berisiko tidak menghasilkan langkah pencegahan yang optimal.
“Kita perlu mendukung BINDA karena dari apa yang disampaikan, beberapa kejadian ternyata sudah terdeteksi dengan baik beberapa hari sebelum terjadi. Artinya, deteksi dini dari teman-teman BIN ini sudah bekerja maksimal. Namun, koordinasi dengan instansi lain seperti kepolisian, TNI, dan sebagainya perlu dievaluasi dan dilakukan dengan pendekatan yang jauh lebih intensif,” ujar Rudianto dikutip dari Parlementaria.
Ia menilai, keberadaan unit intelijen di sejumlah lembaga membutuhkan mekanisme koordinasi yang jelas, terutama dalam menentukan tindak lanjut atas informasi yang diperoleh. Pembagian peran dan kewenangan juga perlu diperjelas untuk menghindari tumpang tindih tugas serta saling menyalahkan ketika terjadi gangguan keamanan.
“BIN ini menjadi koordinator, menjadi leading sector. Jadi, harus bagaimana caranya menggerakkan unit-unit intelijen lain agar bisa bersama-sama dan saling mendukung dalam menjalankan program ini,” tegas politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Selain penguatan koordinasi, Rudianto menyoroti perlunya regulasi yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi personel intelijen dalam menjalankan tugas. Menurutnya, landasan hukum yang jelas dapat mendukung pelaksanaan tugas di lapangan agar lebih terarah dan terkoordinasi.
Ia juga mendorong peningkatan kerja sama BIN dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menghadapi ancaman di ruang digital, termasuk kejahatan siber dan penyebaran informasi yang berpotensi mengganggu keamanan.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai BINDA Sulawesi Selatan telah menjalankan fungsi deteksi dini dan pencegahan dini melalui koordinasi dengan aparat keamanan serta pembangunan jejaring bersama kelompok masyarakat.
Menurut Nurul, posisi Makassar sebagai salah satu pusat aktivitas di kawasan Indonesia timur membuat dinamika politik dan keamanan nasional berpotensi berdampak terhadap kondisi daerah. Karena itu, langkah antisipasi diperlukan untuk menekan risiko konflik horizontal maupun gangguan sosial lainnya.
“Kita juga melihat bahwa sekarang persoalannya bukan hanya politik dan keamanan yang terkait dengan politik saja, tetapi juga kebakaran, banjir, dan sebagainya. Yang dijalankan BINDA di sini adalah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan lainnya dan membangun jaringan dengan kelompok-kelompok masyarakat sehingga meminimalkan kejadian yang berpotensi memicu konflik,” kata politikus Fraksi Partai Golkar tersebut.
Nurul turut menyoroti tantangan di ruang digital, khususnya penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat memicu konflik di tengah masyarakat. Menurutnya, kemampuan personel serta dukungan peralatan untuk memantau perkembangan informasi digital menjadi bagian penting dalam memperkuat pencegahan dini.
Ia menilai sumber daya manusia dan peralatan yang dimiliki BINDA Sulawesi Selatan telah mendukung pelaksanaan tugas tersebut. Meski demikian, kewaspadaan terhadap dinamika informasi digital tetap perlu ditingkatkan agar potensi ancaman dapat diidentifikasi sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan.
Dorongan penguatan koordinasi antarlembaga tersebut menempatkan tindak lanjut hasil intelijen sebagai salah satu aspek penting dalam pencegahan ancaman. Dengan mekanisme kerja yang jelas dan dukungan lintas instansi, informasi deteksi dini diharapkan dapat menjadi dasar bagi langkah antisipasi yang lebih cepat dan terukur.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
