Publikbicara.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor mencatat 44 dari total 244 aplikasi di lingkungan instansinya tidak aktif atau tidak digunakan berdasarkan hasil evaluasi hingga September 2026. Selain itu, delapan website resmi kecamatan diketahui tidak mengalami pembaruan konten selama sekitar satu tahun.
Temuan tersebut menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam memperkuat tata kelola pemerintahan digital melalui forum kolaborasi pengelolaan aplikasi dan website yang digelar di Megamendung, Kamis (8/10).
Kegiatan yang diikuti pengelola sistem informasi, aplikasi, dan website dari 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor itu bertujuan meningkatkan kualitas layanan digital, menyamakan persepsi, serta memperkuat kemampuan teknis operator di tingkat kecamatan.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, mengatakan pesatnya perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Transformasi digital bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang cepat dan mudah diakses masyarakat,” ujar Bambang.
Ia menjelaskan, keberadaan aplikasi dan website pemerintah harus diimbangi dengan pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan. Platform digital tersebut juga harus aman, informatif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Bambang, aplikasi dan website pemerintah memiliki peran penting sebagai sarana komunikasi informasi dan pelayanan publik, sekaligus bagian dari ekosistem pemerintahan digital Kabupaten Bogor.
Karena itu, Diskominfo mendorong peningkatan kompetensi para pengelola aplikasi dan website, mulai dari pengelolaan teknis, pembaruan konten, keamanan informasi, pengelolaan data, hingga pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelayanan publik.
Bambang menegaskan, pengelolaan platform digital pemerintah tidak seharusnya hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban administratif. Setiap aplikasi dan website perlu diarahkan agar mudah digunakan, terintegrasi, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Saya berharap melalui kegiatan ini, para peserta tidak hanya memahami aspek teknis pengelolaan website dan aplikasi, tetapi juga memahami pentingnya penyediaan konten yang berkualitas, pembaruan informasi secara berkala, keamanan informasi, pengelolaan data, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Forum tersebut turut menghadirkan tenaga ahli madya statistik dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat beserta tim sebagai narasumber.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Bogor mendorong pengelolaan aplikasi dan website pemerintah yang lebih terpadu, transparan, dan akurat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem pemerintahan digital sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan publik.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
