Pemkab Bogor Perkuat Satu Data Indonesia, Kebijakan Pembangunan Harus Berbasis Data Akurat

Publikbicara.com – Pemerintah Kabupaten Bogor memperkuat implementasi Satu Data Indonesia dengan menyatukan pengelolaan data sektoral sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat dan tepat sasaran. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Proses Bisnis (Probis) Statistik Sektoral yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor di Lorin Hotel, Babakan Madang, Senin (27/7).

Kegiatan yang merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bogor ini diikuti pengelola data dari seluruh perangkat daerah. Rakor juga menghadirkan narasumber dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat pemahaman mengenai tata kelola statistik sektoral.

Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak lagi dapat disusun berdasarkan asumsi. Menurutnya, setiap kebijakan harus berlandaskan data yang valid, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

“Suatu kebijakan hanya dapat lahir dari data yang akurat. Jika data yang digunakan tidak tepat, maka kebijakan yang dihasilkan juga tidak akan menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Bambang.

Ia menjelaskan, setiap perangkat daerah menghasilkan data sesuai tugas dan fungsinya. Namun seluruh data tersebut harus terhubung dalam satu sistem agar dapat menjadi rujukan bagi pimpinan daerah dalam menetapkan program pembangunan.

Sebagai Wali Data, Diskominfo Kabupaten Bogor memiliki peran memastikan tata kelola data berjalan sesuai prinsip Satu Data Indonesia. Namun, keberhasilan implementasinya membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah dengan mengesampingkan ego sektoral dalam pengelolaan data.

Menurut Bambang, data merupakan aset bersama Pemerintah Kabupaten Bogor yang harus dimanfaatkan secara terpadu untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

Selain memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, Diskominfo juga terus mengoptimalkan portal Open Data sebagai media penyedia informasi publik. Melalui platform tersebut, masyarakat diharapkan lebih mudah mengakses data yang dapat dipublikasikan sekaligus mendorong transparansi dan keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Diskominfo juga mendorong agar forum koordinasi pengelola data dilaksanakan secara berkala mengingat karakteristik data yang terus berubah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas, validitas, dan keterbaruan data sehingga mampu mendukung perencanaan pembangunan yang semakin efektif dan berbasis bukti.(Red).