Publikbicara.com – Pemerintah Kabupaten Bogor mulai memetakan arah pembangunan Tahun Anggaran 2027 dengan menempatkan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sebagai strategi utama untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, menekan angka kemiskinan, sekaligus memperkuat daya saing daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor yang membahas Persetujuan Bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, Jumat (17/7).
Rudy menjelaskan, penyusunan KUA dan PPAS 2027 menjadi momentum penting karena memasuki tahun ketiga pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Bogor 2025 – 2029.
“Tema pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2027 diarahkan pada pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru sebagai upaya menurunkan ketimpangan wilayah dan mempercepat pengentasan kemiskinan,” ujar Rudy.
Untuk mendukung tema tersebut, Pemkab Bogor menetapkan empat prioritas pembangunan, yakni penguatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, pengembangan ekonomi lokal yang terintegrasi, penyediaan infrastruktur, serta peningkatan layanan yang inklusif dan berkeadilan.
Di sektor pendapatan, pemerintah daerah akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan basis data potensi daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, serta percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Sementara itu, kebijakan belanja akan diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta mempercepat penurunan angka kemiskinan dan stunting.
Sejumlah proyek strategis juga masuk dalam rencana pembangunan 2027. Di antaranya pembangunan Flyover Bojonggede – Kemang, pelebaran Jalan Laladon, Underpass Simpang PDAM Cibinong, TPST Zonasi Jasinga, dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), pembangunan Hotel Embarkasi Haji, hingga penyediaan gerai pelayanan publik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur.
Tak hanya itu, Pemkab Bogor tetap mempertahankan komitmennya terhadap pembangunan desa melalui bantuan keuangan khusus, Alokasi Dana Desa (ADD), penyaluran Dana Desa, kompensasi bagi masyarakat di sekitar TPA Galuga dan TPA Nambo, serta dukungan penyelenggaraan Pilkades Serentak di 229 desa pada 39 kecamatan.
Meski demikian, Rudy mengakui penyusunan KUA dan PPAS 2027 masih menghadapi tantangan fiskal. Proyeksi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat masih lebih besar dibandingkan kemampuan pendapatan daerah sehingga postur anggaran diperkirakan tetap mengalami defisit.
“Kami berharap pembahasan bersama DPRD mampu menyelaraskan prioritas pembangunan dan merasionalisasikan anggaran sehingga menghasilkan kebijakan fiskal yang sehat, realistis, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Rudy juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor, khususnya Badan Anggaran, atas kerja sama selama pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, berbagai masukan dan rekomendasi DPRD telah menyempurnakan substansi rancangan peraturan daerah tersebut. Setelah memperoleh persetujuan bersama, dokumen itu akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
