Publikbicara.com – Tudingan yang dilontarkan orator aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor terkait dugaan intervensi Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi (Jaro Ade), terhadap kepala desa di Kecamatan Cijeruk dan Cigombong mendapat bantahan dari sejumlah kepala desa.
Beberapa kepala desa yang disebut dalam isu tersebut menyatakan tidak pernah menerima intervensi dari Wakil Bupati Bogor terkait persoalan pertanahan, termasuk yang berkaitan dengan lahan PT BSS.
Kepala Desa Cijeruk, Asep Saepul Rohman, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa mendapat tekanan ataupun intervensi dari Wakil Bupati Bogor sebagaimana yang disampaikan oleh orator aksi bernama Yusuf Bachtiar.
Menurut Asep, hubungan antara kepala desa dengan bupati maupun wakil bupati selama ini lebih banyak terjalin dalam bentuk konsultasi dan koordinasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di wilayah masing-masing.
“Baik bupati maupun wakil bupati menjadi tempat kami berkonsultasi dan meminta solusi ketika ada persoalan di desa. Saya tegaskan, tidak ada intervensi kepada kepala desa di Kecamatan Cijeruk,” ujarnya dalam pernyataan video yang beredar.
Pernyataan serupa disampaikan Kepala Desa Tanjungsari, Herman. Ia menilai tudingan yang diarahkan kepada Wakil Bupati Bogor tidak berdasar.
Herman mengatakan arahan yang diberikan oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari pembinaan dan koordinasi pemerintahan yang wajar dalam menjalankan roda pemerintahan desa.
“Saya sebagai Kepala Desa Tanjungsari tidak pernah merasa diintervensi oleh Wakil Bupati Bogor. Arahan yang diberikan selama ini merupakan masukan dan solusi untuk mendukung jalannya pemerintahan desa,” katanya.
Bantahan juga datang dari Kepala Desa Tugujaya, Kecamatan Cigombong, Muhamad Rifki Abdilah. Ia menyatakan tidak pernah mengalami intervensi dari Wakil Bupati Bogor terkait persoalan pertanahan maupun kebijakan desa.
Rifki mengungkapkan bahwa dirinya kerap melakukan konsultasi dengan bupati dan wakil bupati sebagai bagian dari upaya mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat desa.
“Kami sering berkonsultasi agar langkah yang diambil pemerintah desa tetap tepat dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sampai saat ini tidak pernah ada intervensi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa tudingan yang menyebut seluruh kepala desa di Kecamatan Cigombong dan Cijeruk mendapat intervensi tidak sesuai dengan fakta yang dialaminya.
Sejumlah kepala desa tersebut berharap sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten Bogor dapat terus terjaga dalam mendukung pembangunan daerah serta menciptakan iklim investasi yang tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.
Menurut mereka, koordinasi dan komunikasi antara pemerintah desa dengan pimpinan daerah merupakan bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi warga Kabupaten Bogor.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
