Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna. Dok: Humas Fraksi PKS.
Publikbicara.com – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan menyusul lonjakan harga minyak mentah dunia yang mencapai sekitar US$115 per barel pada akhir Maret 2026.
Kenaikan harga dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global, terutama di Selat Hormuz.
Ateng menilai kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak, terutama dalam menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan stabilitas fiskal.
“Situasi ini tidak bisa dianggap biasa. Pemerintah harus memastikan pasokan tetap aman, sekaligus menjaga agar tekanan terhadap APBN tidak semakin berat,” ujarnya dikutip dari laman Fraksi PKS, Selasa (31/3/2026).
Ia menjelaskan, cadangan energi nasional saat ini berada di kisaran 27 hingga 28 hari, yang terdiri dari cadangan operasional badan usaha, cadangan penyangga energi, serta cadangan strategis hasil kerja sama pemerintah dan swasta.
Meski relatif aman, Ateng mengingatkan potensi kendala distribusi di wilayah padat seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan tetap perlu diantisipasi.
Di sisi lain, lonjakan harga minyak global dinilai berpotensi menekan postur APBN 2026. Dengan asumsi harga minyak Indonesia (ICP) sebesar US$70 per barel, selisih harga saat ini dapat meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi.
“Setiap kenaikan harga minyak akan berdampak langsung pada anggaran negara,” tegasnya.
Ateng juga menyoroti potensi pelebaran defisit anggaran jika tren harga tinggi berlangsung dalam jangka panjang. Meski demikian, ia mendukung langkah pemerintah yang masih menahan kenaikan harga BBM bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat.
Ia turut mengingatkan kemungkinan penyesuaian harga BBM nonsubsidi mulai 1 April 2026 sebagai dampak mekanisme pasar. Pemerintah diminta menyampaikan informasi secara terbuka agar masyarakat tidak terkejut.
Sementara itu, stabilitas harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar dinilai perlu dijaga setidaknya hingga kuartal kedua 2026, terutama untuk menjaga daya beli pasca-Lebaran.
Ateng menambahkan, beroperasinya kilang RDMP Balikpapan menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor.
Meski pasokan saat ini dinilai aman, ia menegaskan pemerintah tidak boleh lengah dan harus memperkuat skema subsidi tepat sasaran serta mendorong efisiensi konsumsi energi.
“Antisipasi harus dilakukan sejak dini agar tekanan terhadap ekonomi nasional dapat diminimalkan,” ujarnya.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
