Beranda Internasional DPR Dukung Pemerintah Desak PBB Usut Serangan ke Pasukan TNI di Lebanon

DPR Dukung Pemerintah Desak PBB Usut Serangan ke Pasukan TNI di Lebanon

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta. Dok: Humas Fraksi PKS.

Publikbicara.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendukung langkah pemerintah Indonesia yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera melakukan investigasi dan proses hukum atas serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian di Lebanon yang menewaskan prajurit TNI.

Insiden tersebut terjadi setelah markas United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dilaporkan menjadi sasaran serangan. Peristiwa itu mengakibatkan satu personel TNI gugur dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka.

Sukamta menyampaikan duka cita atas gugurnya prajurit yang tengah menjalankan misi perdamaian dunia.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya prajurit TNI dalam menjalankan tugas mulia sebagai bagian dari misi perdamaian dunia. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan,” ujar Sukamta dikutip dari Parlementaria, Selasa (31/3/2026).

Ia menegaskan, keterlibatan TNI dalam misi PBB merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global. Namun, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Menurutnya, insiden tersebut harus menjadi perhatian komunitas internasional. Ia mendorong agar investigasi dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab.

“Kami percaya negara akan mengambil langkah yang tepat dan terukur, serta memastikan kejadian ini ditindaklanjuti melalui mekanisme internasional yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sukamta menekankan pentingnya keseimbangan antara pendekatan diplomasi dan ketegasan dalam menjaga kehormatan bangsa di tengah situasi tersebut.

Komisi I DPR RI, kata dia, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan luar negeri pemerintah, termasuk memastikan perlindungan bagi prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian internasional.

READ  Kayu Banjir Menumpuk, Pemkab Aceh Tamiang Ajukan Legalitas Penggunaan

DPR berharap insiden ini dapat segera ditindaklanjuti melalui mekanisme internasional guna memberikan keadilan bagi korban sekaligus menjaga kredibilitas misi perdamaian dunia.(Red).

Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow

Artikulli paraprakTransparansi Anggaran, Bupati Bogor Sampaikan Laporan Keuangan ke BPK
Artikulli tjetërMinyak Dunia Melonjak, Pemerintah Diminta Jaga Pasokan dan Stabilitas Harga BBM