Beranda Daerah Usai Longsor Maut, Pemerintah Soroti Bahaya Tumpukan Sampah di Bantargebang

Usai Longsor Maut, Pemerintah Soroti Bahaya Tumpukan Sampah di Bantargebang

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq saat meninjau lokasi kejadian.Foto: Humas KLH/BPLH.

Publikbicara.com – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti kondisi pengelolaan sampah di TPST Bantargebang setelah peristiwa longsor yang menewaskan tujuh orang. Ia menyebut insiden tersebut hanyalah “gunung es” dari berbagai persoalan lama yang belum terselesaikan.

Hanif mengatakan pemerintah akan menelusuri penyebab masih berlangsungnya praktik pembuangan sampah terbuka atau open dumping di lokasi tersebut.

Menurutnya, sejumlah pejabat yang sebelumnya bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan itu juga akan dimintai keterangan.

“Peristiwa ini hanya bagian kecil dari masalah besar. Kami akan mendalami kenapa kegiatan open dumping masih berlangsung,” kata Hanif dikutip detiknews, Rabu (11/3/2026).

Selain persoalan pengelolaan, Kementerian Lingkungan Hidup juga menemukan indikasi pencemaran lingkungan di sekitar Bantargebang. Kandungan logam berat diduga telah mencemari sungai dan sumur warga yang berada di sekitar kawasan tempat pembuangan sampah tersebut.

Pemerintah, kata Hanif, akan melakukan penelitian lanjutan untuk memastikan tingkat pencemaran yang terjadi. Ia menegaskan pengelolaan sampah di Bantargebang tidak bisa lagi dipertahankan seperti saat ini dan perlu dialihkan secara bertahap.

Berdasarkan data kementerian, lebih dari 80 juta ton sampah saat ini menumpuk di kawasan Bantargebang. Tumpukan sampah yang sudah tidak aktif memiliki ketinggian sekitar 50 meter, sementara tumpukan aktif mencapai sekitar 73 meter.

Menurut Hanif, kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan berpotensi membahayakan warga maupun para pekerja yang berada di sekitar lokasi.

Ia juga menyinggung status kebersihan Daerah Khusus Jakarta yang masih tergolong sebagai kota kotor. Penilaian itu berlaku untuk seluruh wilayah administratif, mulai dari Jakarta Pusat hingga Kepulauan Seribu.

Karena itu, Hanif mendorong pemerintah daerah bersama berbagai pihak untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah, termasuk memperluas program pemilahan sampah dari sumbernya.

READ  Dampingi Presiden, Mensos Pastikan Layanan Perlindungan Sosial Berjalan di Tiga Provinsi

Ia mengajak seluruh unsur pemerintah, termasuk TNI dan Polri, untuk bersama-sama mempercepat upaya penanganan masalah sampah yang selama ini dinilai berlarut-larut di ibu kota.

“Sudah saatnya penanganan sampah di Jakarta dibenahi secara serius dan melibatkan semua pihak,” ujarnya.(Red).

Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow

Artikulli paraprakHakim Tolak Praperadilan Yaqut Cholil Qoumas
Artikulli tjetërPanglima TNI Tegaskan Siaga 1 Hanya Uji Kesiapsiagaan